Pemerintah Buka Lowongan 600 Ribu ASN Bulan Agustus, Total Akan Ada 1,28 Juta Formasi Tahun Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah akan membuka seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sebanyak 600 ribu bulan ini. 

Dari kuota tersebut, sebanyak 60 ribu CASN bakal ditempatkan di Ibu Kota Nusantara.

60 ribu orang yang bakal ditempatkan ini adalah talenta-talenta digital. 

"Kami di bulan Agustus akan membuka lowongan, membuka pengumuman CASN dari total 600 ribu, ada 60 ribu formasi untuk IKN dengan seleksi amat sangat ketat dengan talenta digital multitasking," kata Azwar Anas dalam keterangannya di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). 

Anas menyampaikan, pihaknya juga memberikan jalur khusus atau jalur afirmasi untuk talenta lokal Kalimantan.

Dengan jalur afirmasi, putra-putri Kalimantan tidak perlu bersaing dengan keseluruhan peserta yang mendaftar. 

Hal ini kata Anas, berdasarkan saran dari Presiden Joko Widodo.

"Sehingga dengan demikian nanti akan ada afirmasi 5 persen putra-putri terbaik Kalimantan, nanti akan bisa masuk ke IKN," ucapnya. 

Di sisi lain, pihaknya juga membuka pendaftaran bagi ASN di sekitar untuk pindah ke IKN, menyusul banyaknya antusiasme yang diterima.

Dia bilang, berdasarkan keputusan rapat terbatas, ada sejumlah syarat yang perlu dipenuhi ASN termasuk kemampuan digital. 

"Kemarin di ratas diputuskan akan ada syarat-syarat terbuka bagi pemindahan m, karena syarat untuk berkantor di sini harus punya kemampuan digital dan juga sistem pemerintah berbasis elektronik akan dikerjakan," jelasnya.

1,28 Juta Lowongan

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali membuka seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Agustus ini.

Total posisi yang dibuka mencapai 1,28 juta lowongan.

Menurut Menpan RB Abdullah Azwar Anas, seleksi CPNS akan diprioritaskan dibandingkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Jadi ini CPNS dulu prioritasnya. Karena PPPK kemarin masih dirapi-rapiin lagi. Karena PPPK ini menyangkut keuangan daerah," kata Azwar Anas saat ditemui di kantor Kemenpan RB, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Kata Anas, saat ini sudah hampir keseluruhan kementerian/lembaga yang menyerahkan kebutuhan formasi untuk CPNS.

Hanya tertinggal tiga kementerian/lembaga lagi yang belum memberikan laporan terkait kebutuhan formasi di lingkungan kerjanya.

Hanya saja Anas tidak membeberkan secara detail kementerian/lembaga mana saja yang sudah mengirimkan kebutuhan formasi dan yang belum.

"Kita menunggu, Minggu pertama (Agustus akan mulai dibuka pendaftaran CPNS), InsyaAllah, mudah-mudahan ini selesai ya, karena kemerian tinggal 3 (K/L yang belum serahkan formasi). Kita masih kejar terus," kata Anas.

Seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) mulanya akan dibuka pada Juni 2024, lalu molor ke Juli 2024.

Total posisi yang dibuka mencapai 1,28 juta.

CASN dibuka untuk 75 K/L dengan formasi 427.850 orang dan 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174 posisi.

Kemenpan RB menegaskan 1,28 juta formasi itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional.

Kebutuhan total PNS ada 2,3 juta orang yang rencananya bakal dipenuhi secara bertahap.

Adapun untuk kebutuhan PPPK, Anas menyatakan bahwa pemerintah masih merapikan beberapa sistem dan prosedur penerimaan.

Karena itu, Anas menyebut penerimaan PPPK tidak akan dilakukan berbarengan dengan seleksi penerimaan CPNS.

Salah satu variabel yang sedang diatur oleh pemerintah yakni berkaitan dengan budget dari kebutuhan PPPK tersebut.

"Karena ada daerah sudah kita siapkan formasinya, ternyata enggak diambil. Kenapa? Keuangannya sudah lebih dari 35 persen. Jadi ada banyak variabel terkait dengan P3K," kata Anas.

Tak hanya itu, beberapa faktor yang sedang dirapikan antara lain soal data kepegawaian dari PPPK itu sendiri.

Kata Anas, beberapa pegawai PPPK termasuk tenaga pengajar dalam hal ini guru didapati tidak masuk dalam daftar pegawai di Badan Kepegawaian Negara (BKN) namun yang bersangkutan tetap bekerja.

"Nah, sementara kita sudah putuskan semua penyelesaian tenaga non-ASN itu base-nya adalah data BKN. Karena sekali dibuka, itu nanti akan membuka yang lain. Nanti mungkin kita akan konsultasi dengan Presiden terkait dengan data soal guru," tandas dia.

Anas menegaskan, usulan formasi CPNS tersebut juga mesti diverifikasi.

Ia mencontohkan kadang ada usulan K/L dan pemerintah daerah yang tak sinkron. 

Misalnya, Kemenpan RB meminta formasi auditor di posisi tertentu.

Akan tetapi instansi terkait malah mengajukan formasi tenaga teknis. 

"Padahal, tenaga teknis sudah kita kurangi karena nanti terdisrupsi digital. Di situlah kita perlu verifikasi yang diusulkan pemda dan K/L belum sesuai arahan Presiden (Joko Widodo), belum sesuai target prioritasnya," jelas Anas.

Ia menerangkan, CPNS 2024 tidak akan terganggu apalagi tertunda dengan adanya Pilkada.

Posisi abdi negara tidak bisa ditentukan oleh bupati atau kepala daerah.

Di lain sisi, Anas menyebut ada sekitar 60 ribu formasi CPNS yang dibuka untuk ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN).

"Ke IKN ada kurang lebih 60 ribu formasi dari 100 ribu formasi yang kita siapkan," ucap Anas.(tribunnetwork/riz/dod)