Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Raih Gelar Doktor di UI, Megawati Hadir Berkebaya Merah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menjalani sidang terbuka promosi doktor kajian strategik dan global di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Jumat (18/10/2024) lalu.

Bahkan Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut menghadiri acara tersebut.

Megawati tiba di Gedung Balai Sidang UI Depok sekira pukul 13.40 WIB. Dia mengenakan kebaya merah.

Megawati didampingi putranya sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital, Prananda Prabowo.

Kedatangan Megawati disambut langsung oleh Hasto bersama sejumlah petinggi PDIP yang hadir.

Mantan Menteri Hukum dan HAM sekaligus Ketua DPP PDIP, Yasonna Laoly hingga Ahmad Basarah juga hadir dalam acara ini.

Acara juga dihadiri mantan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hadir juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia sekaligus eks Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.

Adapun disertasi Hasto berjudul "Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan Partai serta Relevansinya terhadap Ketahanan Partai: Studi pada PDI Perjuangan".

Dalam disertasi tersebut, Hasto mengkontsruksikan Teori Pelembagaan Partai dalam kaitannya dengan Ketahanan Partai.

Hasto menyelesaikan program doktor ini selama 3 tahun. Dia memulainya sejak Agustus 2021.

Hasto akan diuji empat profesor dari dalam dan luar negeri untuk mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka promosi doktor.

Ketua Sidang adalah Athor Subroto, Ph.D serta akan dihadiri Promotor Prof. Dr. Satya Arinanto S.H., M.H, Ko Promotor 1 Prof Dr. A Hanief Saha Ghafur, dan Ko Promotor 2 Dr. Margaretha Hanita S.H., M.Si.

Lalu dosen penguji ada kalangan internasional di antaranya Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Prof. Dr. Drs. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Soewarno, M.A. dan Prof. Ludger Helms.

Adapun Ludger Helms adalah Profesor Ilmu Politik dan Ketua Politik Perbandingan di Universitas Innsbruck, Austria. Dia akan menguji Hasto secara online atau daring.

Hasto sendiri dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude dalam sidang doktoral terbuka yang digelar Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) di Balai Sidang Kampus UI, Depok, Jawa Barat.

Pengumuman kelulusan disampaikan Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG), Athor Subroto.

Adapun predikat cumlaude yang diraih Hasto lantaran ia meraih IPK 3,93.

"Maka berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Saudara Hasto Kristiyanto dalam doktor Program Studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude, IPK 3,93," katanya dikutip dari YouTube Universitas Indonesia.

Lalu dalam sambutannya, Guru Besar Fakultas Hukum UI sekaligus promotor, Satya Arinanto, berharap setelah dinyatakan lulus, karier politik Hasto semakin meroket.

Selain itu, ia mengucapkan selamat kepada PDIP karena telah memiliki kader dengan gelar doktor yang disandang oleh Hasto.

"Yang diharapkan bisa menjadi SDM yang unggul di masa-masa yang akan datang," tuturnya.

Sebelum dinyatakan lulus sebagai doktor, Hasto terlebih dahulu memaparkan hasil penelitian disertasinya di depan para penguji.

Dalam salah satu pemaparannya, dia menyebut adanya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap partai saat Pilpres 2024 digelar.

Hasto juga mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah memiliki karakter authoritarian populism atau otoriter populis.

"Guncangan terhadap kelembagaan partai terjadi pada Pilpres 2024 berupa abuse of power dan power behavior dengan karakternya authoritarian populism," jelasnya.

Dia mengatakan, hal ini bisa terjadi karena adanya ambisi untuk terus berkuasa.

Lantas, Hasto mengatakan, Presiden Jokowi menjadi 'pemeran utama' dalam penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya.

Padahal, sambung Hasto, Jokowi seharusnya menjadi kompas moral selaku pemimpin Indonesia.

"Presiden Jokowi yang seharusnya jadi sumber keteladanan dan otoritas moral, terbukti secara kualitatif dan kuantitatif, justru jadi core element ambisi kekuasaan demi perpanjangan pengaruh kekuasaannya," tuturnya yang disambut peserta yang hadir.

Hasto mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan oleh Jokowi telah berimplikasi serius seperti kerusakan demokrasi, lemahnya supremasi hukum, dan penggunaan sumber daya dan alat negara yang mengubah demokrasi di Indonesia menjadi model demokrasi kekuasaan. (Tribun Network/fer/wly)