Pasca AKD Terbentuk, Komisi II DPRD Lampung Bakal Panggil OPD untuk Belanja Masalah

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Komisi II DPRD Lampung periode 2024-2029 bakal segera menggelar pertemuan dengan mitra kerja dari unsur organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki mengatakan, hal itu dilakukan sebagai langkah awal pasca Alat Kelengkapan Dewan (AKD) resmi terbentuk pada Senin (28/10/2024) kemarin.

Menurut Basuki, rencana pertemuan dengan OPD tersebut ditujukan untuk belanja masalah, serta berkoordinasi terkait program dan serapan anggaran.

Pria yang akrab disapa Abas ini mengatakan, rencana tersebut setelah Komisi II DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat perdana pada Selasa (29/10/2024) kemarin.

"Rapat perdana Komisi II itu tujuannya menyamakan persepsi dan frekuensi, karena kita terdiri dari beberapa fraksi," kata Ahmad Basuki, Rabu (30/10/2024).

"Rapat perdana itu juga membahas termasuk persoalan agenda-agenda komisi II, terkait dengan mitra kerja," imbuhnya.

Abas melanjutkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menyesuaikan hasil rapat Banmus (Badan Musyawarah) yakni, agenda untuk mengundang kepala-kepala OPD terkait.

"Pertama kita akan berkenalan dan menanyakan kepada mereka, kita belanja masalah tentang persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat," ujar Abas.

Abas mengatakan, pertemuan dengan OPD agar pihaknya menerima laporan terkait APBD triwulan empat yang sudah disahkan pada periode sebelumnya.

"Kita akan tanyakan program-program yang ada itu sudah dijalankan sejauh mana pelaksanaannya," kata dia.

"Kita juga ingin tau bagaimana serapan anggarannya seperti apa, karena ini sudah masuk triwulan keempat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Abas mengatakan jika hal itu juga ditujukan guna mengevaluasi dan sinkronisasi antara program dari masing-masing OPD serta dampaknya kepada masyarakat.

"Pada waktu kampanye banyak aspirasi yang disampaikan konstituen, itu nanti juga akan kita diskusikan temuan-temuan yang diperoleh dari anggota komisi II," ucap Abas

"Kemudian kita sinkronkan dengan program yang ada di OPD, jadi program OPD apa, lalu keluhan masyarakat itu terfasilitasi atau tidak, nanti akan jadi bahan evaluasi," terusnya.

Abas pun mengatakan bahwa, mitra kerja komisi II yang membidangi perekonomian terdapat 18 OPD dan instansi vertikal.