Petani Singkong Lampung Demo

Petani Singkong Minta Pj Gubernur dan DPRD Lampung Temui Massa

Ribuan petani singkong mendesak Pj Gubernur dan Perwakilan DPRD Lampung keluar dan menemui pedemo di depan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung,

|
Penulis: Riyo Pratama | Editor: taryono
(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)
Ribuan petani singkong mendesak Pj Gubernur Lampung dan Perwakilan DPRD keluar dan menemui massa aksi di depan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung, Senin (13/1/2025). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Ribuan petani singkong mendesak Pj Gubernur dan Perwakilan DPRD Lampung keluar dan menemui pedemo di depan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung, Senin (13/1/2025).

Adapun ribuan petani ini berasal dari 7 kabupaten penghasil singkong: Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulangbawang Barat Mesuji dan Waykanan.

Pantauan Tribun Lampung, ribuan petani ini tiba di lapangan Korpri Provinsi Lampung sekira pukul 09.30 WIB.

Namun, hingga pukul 11.45 belum ada perwakilan pemerintah provinsi maupun DPRD yang menemui massa.

Hal itu membuat situasi memanas dan para petani mulai mendesak masuk ke area kantor pemerintah Provinsi Lampung.

Ribuan petani ini pun sempat menarik kawat berduri yang menghadang mereka. Namun aksi ini tak membuahkan hasil.

"Bapak Gubernur, bapak ketua DPRD, kami datang meminta janji bapak terkait harga singkong Rp 1.400 per kg yang sudah disampaikan Pj Gubernur," ujar salah seorang massa aksi dalam orasinya.

"Kami petani orang bodoh, tapi kami punya etika dan moral, kami minta gubernur menemui kami untuk kita berunding," tambahnya.

Diketahui, ribuan petani ini meminta agar dibuat ketetapan Gubernur untuk mengesahkan kesepakatan harga singkong Rp1.400 per kg dan rafaksi maksimal 15 persen, bukan hanya sekadar kesepakatan lisan tanpa ada kekuatan hukum tetap.

"Apabila bapak Gubernur tidak menemui kami, kami akan buat aksi di setiap kantor bupati dan akan kami buat lumpuh pemerintahan yang ada," kata seorang petani.

"Ini tangisan jeritan rakyat, semoga pemerintah mau membuat keputusan yang berpihak kepada masyarakat," tambahnya.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)

Sumber: Tribun Lampung
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved