PTPN Group Fokus Swasembada Minyak Goreng, Gula dan Energi di 2027

Mengutip Asta Cita Presiden, Arya menyebut aspek-aspek HAM, toleransi beragama, lapangan kerja, hilirisasi produk, pemerataan ekonomi, lingkungan, dan budaya sangat dominan.

“Pada pemerintahan saat ini paradigmanya berbeda, terutama yang berkaitan dengan BUMN. Kalau dulu kita dituntut memaksimalkan kontribusi BUMN kepada negara, saat ini dibalik. BUMN diberi mandat untuk memberi perhatian khusus kepada ekonomi kerakyatan, Pembangunan berkelanjutan, baru kontribusi kepada negara,” kata dia.

Dalam konteks ini, Stafsus yang juga menjadi Anggota Exco PSSI ini mengingatkan agar pola komunikasi publik yang dibangun Bagian Humas PTPN untuk menyesuaikan diri dengan pola yang dijalankan pemerintah pusat. Segala sesuatu yang akan diputuskan, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, hendaknya segaris dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

“Sejalan dengan perkembangan, pola komunikasi juga harus menyesuaikan dan terus beradaptasi dengan keadaan. Sebab, pola dari respons publik kepada suatu masalah atau fenomena juga sudah berubah. Demikian juga dengan CSR (TJSL), harus mengena dan tepat sasaran,” kata dia. 

Selain materi yang menyangkut teknis komunikasi public di internal, Rakor juga diisi dengan beberapa materi-materi umum dan spesifik. Antara lain tentang konsep dan paradigma baru TJSL, menjalin hubungan dengan media, Artificial Intelegency, dan beberapa lainnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/rls)