Ada Relaksasi, TVRI dan RRI Batal PHK Karyawan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno mengklaim pihaknya akan membatalkan keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan pegawai hingga kontributor imbas efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto. 

Iman menjelaskan, pembatalan PHK dilakukan setelah TVRI mendapat pengurangan atau relaksasi pemotongan anggaran setelah rapat dengan Kemenkeu, Selasa (11/2/2025).

Hal tersebut disampaikan Iman menjawab pertanyaan wartawan setelah rapat dengan Komisi VII DPR RI pada Rabu (12/2/2025). 

"Kami akan menindaklanjuti bahwa setelah rapat RDP ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Jadi kami setuju dan sepakat," kata Iman di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurut Iman, relaksasi pemotongan anggaran itu bisa memenuhi kebutuhan pembayaran pegawai hingga kontributor di daerah. "Cukup, cukup," katanya. 

Dia pun menjawab pertanyaan bahwa keputusan membatalkan merumahkan pegawai itu dilakukan sejak Rabu (12/2/2025). 

Iman menjelaskan sejumlah kontributor yang terlanjur terkena PHK akan dipekerjakan kembali sesuai dengan kesepakatan rapat. 

Adapun dalam rapat, Iman memaparkan TVRI mendapat pengurangan pemotongan anggaran dari Kemenkeu sebesar Rp 276.598.000.000 (Rp 276,5 miliar). 

Dengan demikian, kata dia, TVRI kini terkena pemotongan anggaran demi efisiensi sebesar Rp 455.700.000.000 (Rp 455,7 miliar).

Sebelumnya, Iman mengatakan hanya kontributor TVRI di daerah yang terdampak efisiensi anggaran. 

Ia mengatakan kontributor TVRI berstatus pekerja lepas atau freelance dan dibayar berdasarkan jumlah berita yang dikirim ke redaksi.

"Yang terdampak hanya kontributor di TVRI daerah. Kontributor itu freelance sifatnya, mereka dibayar per berita yang dipasok. Kalau tidak tayang ya, tidak dibayar. Dan kadang mereka juga memasok untuk media lain," kata Iman.

Iman menuturkan kebijakan ini juga menyesuaikan kemampuan anggaran stasiun TVRI di daerah masing-masing.

Sebab, ada stasiun TVRI di daerah yang menghentikan kontributor memasok berita, tapi ada pula yang tidak menghentikannya.

Sedangkan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Hendrasmo, menegaskan tak ada PHK terhadap pegawai RRI akibat efisiensi anggaran.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Hendrasmo mengatakan bahwa RRI mulanya RRI mendapatkan pemotongan anggaran sebesar Rp 334 miliar.

Namun, setelah melakukan rapat bersama Kemenkeu, pemotongan anggaran itu berkurang menjadi Rp 170,9 miliar.

"Pelaksanaan TUSI (tugas dan fungsi) harus dipenuhi, salah satunya adalah pembayaran order kontributor, penyiar maupun produser  Itu yang kita lakukan," kata Hendrasmo dalam rapat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, melakukan konfirmasi ke Hendrasmo mengenai kabar PHK pegawai RRI.

"Jadi, tetapi enggak ada yang dirumahkan ini ya?" tanya Saleh. "Tidak ada," jawab Hendrasmo.

Saleh lalu menanyakan kembali mengenai kabar PHK tersebut. Lagi-lagi Hendrasmo memastikan tidak ada. "Mulai dari tukang sapu sampai cabang tinggi?" tanya Saleh. "Tidak ada pemutusan hubungan kerja PPN-PN, pengisi acara dan kontributor di lingkungan RRI," tegas Hendrasmo.

Saleh berharap pernyataan Hendrasmo membawa kabar baik bagi seluruh pekerja di RRI. "Oke ini didengar semua ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi kabar baik untuk saudara-saudara kita yang bekerja di RRI," ungkapnya.(tribun network/frs/dod)