3 Poin Tuntutan Aliansi Mahasiswa di DPRD Lampung, Kawal Efisiensi Anggaran hingga Isu HAM

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Aksi unjuk rasa ratusan Aliansi Mahasiswa di halaman kantor DPRD Lampung mengusung tiga tuntutan utama, Senin (17/2/2025).

Di mana, aksi ini ditujukan sebagai protes terhadap berbagai isu dan kebijakan pemerintah yang dinilai tak berpihak terhadap rakyat.

Dalam aksinya, ratusan mahasiswa mengusung berbagai atribut bendera, banner maupun spanduk bertuliskan, Pendidikan jadi Taruhan, Indonesia cemas, Darurat Pendidikan, dan Alerta Alerta!

Rianda Akma Putra, Presiden BEM Poltekes Lampung mengatakan, aksi tersebut ditujukan untuk mengawal kebijakan efisiensi anggaran yang belakangan diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, aksi itu juga untuk mengawal isu Hak Asasi Manusia (HAM) saat penggusuran lahan di desa Sabah Balau Lampung selatan beberapa waktu lalu.

"Pertama, kami Menuntut Pemerintah Pusat untuk mengkaji ulang terkait INPRES Nomor 1 Tahun 2025 dan menjadikan pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama," kata Rianda saat diwawancara.

Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran jangan sampai membebani mahasiswa dengan menghapuskan program beasiswa maupun Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Tuntutan kedua, pihaknya menuntut Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengevaluasi kinerja aparat dalam penanganan kasus HAM di Provinsi Lampung.

"Kami minta agar tindakan represif yang dilakukan saat penggusuran di Sabah Balau dievaluasi, jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi," imbuhnya.

Terakhir, pihaknya meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung mencarikan solusi kongkret dalam penyelesaian masalah sampah, banjir dan infrastruktur di Kota Bandar Lampung.

"Jangan sampai permasalahan banjir dan sampah di Bandar Lampung ini terus terulang setiap tahun tanpa ada solusi penyelesaian yang jelas," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)