BPS Pesawaran Minta Saran ke OPD Soal Layanan Data

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesawaran menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (22/4/2025). 

Kepala BPS Kabupaten Pesawaran Gunawan Catur Prasetyo mengatakan, kegiatan ini bertujuan menjaring masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan data statistik yang akurat dan tepat waktu.

Gunawan menyampaikan, forum ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BPS dalam meningkatkan kualitas layanan data kepada masyarakat.

“Selama ini, kami di BPS Pesawaran terus berupaya menyediakan data yang dibutuhkan masyarakat dan OPD,” katanya.

“Tapi tentu kami juga memerlukan masukan dari para pengguna data. Masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan, agar pelayanan dan standarisasi data yang kami berikan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelas Gunawan.

Gunawan menyebut, sejumlah peserta menyampaikan harapan agar publikasi data bisa dilakukan lebih awal guna menunjang penyusunan program dan kebijakan di instansi masing-masing. 

Hal ini menurut Gunawan menjadi perhatian penting yang akan disampaikan ke BPS RI.

“Masukan ini sangat berarti. Kami akan koordinasikan lebih lanjut dengan BPS pusat, agar rentang waktu rilis data bisa disesuaikan dengan kebutuhan di daerah,” tambahnya.

Selain dari kalangan OPD, masyarakat umum juga turut dilibatkan melalui sistem daring. 

Masyarakat dapat mengakses berbagai data melalui situs resmi BPS Pesawaran di [pesawarankab.bps.go.id](http://pesawarankab.bps.go.id), yang rutin diperbarui.

Menurut Gunawan, BPS tak hanya menghasilkan data dari sensus, tapi juga dari berbagai survei, termasuk yang menyerupai data sektoral. 

“Kami juga kompilasi data dari dinas dan instansi lain. Jika ada data yang belum tersedia, masyarakat bisa langsung hubungi kami lewat email, WA, atau media sosial,” pungkas Gunawan.

Dengan kegiatan ini, BPS Pesawaran berharap dapat menciptakan standar pelayanan publik yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan riil para penggunanya, baik dari instansi pemerintahan maupun masyarakat luas.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)