Pengacara Bongkar Alasan Arya Saloka Gugat Cerai Putri Anne

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jaakarta - Pengacara Arya Saloka akhirnya mungkap alasan kliennya menggugat cerai Putri Anne.

Ternyata di dalam rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne terdapat persoalan yang membuat  keduanya tidak bisa bersama lagi.

Noverizky Tri Putra, kuasa hukum Arya Saloka membeberkan alasan kliennya melayangkan gugatan cerai talak kepada sang istri, Putri Anne.

Keputusan bercerai sudah disepakati bersama oleh Arya Saloka dan Putri Anne karena menganggap tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya.

 "Tidak ada yang serius ya memang sudah jalan dari Yang Maha Kuasa, mungkin sudah tidak bisa bersama lagi," kata Noverizky di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).

"Tidak juga ya (ada cekcok), dalam artian itu kan satu setiap rumah tangga pasti punya problematika sendiri ya jadi tidak ada yang harus dibicarakan secara serius cekcoknya bagaimana," lanjutnya.

Noverizky kemudian menegaskan perceraian Arya Saloka tidak didasari adanya cekcok dalam rumah tangga kliennya.

"Jadi, lebih ke arah internal, keputusan internal secara baik baik tidak ada isu di situ. Jadi, mereka memutuskan pisah secara baik baik," lanjutnya.

Walaupun memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya, Arya Saloka sepakat untuk mengurus sang anak bersama.

 Lebih lanjut, Arya dan Putri Anne kini sudah tidak lagi pisah rumah setelah mereka memutuskan untuk bercerai.

"Kalau pisah rumahnya sendiri kami tidak bisa memastikan secara pasti, yang pasti sudah tidak bersama beberapa tahun terakhir. Tetapi masih berhubungan baik sebagai kedua orang tua untuk anak, untuk Ibrahim Jalal Ad Din Rumi," ujar Noverizky.

Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebelumnya menjelaskan alasan gugatan cerai talak Arya Saloka terhadap Putri Anne. 

Perceraian Arya Saloka dan Putri Anne diakibatkan karena cekcok.

"Mungkin tidak secara detail, pokok permasalahannya hanya perselisihan dan pertengkaran ada perselisihan dan pertengkaran sehingga dia mendalilkan dengan Pasal 19 Huruf F peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2005," ujar Suryana Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com