Warga Sulit Dapat Tiket Kereta Api, PT KAI Divre IV Targetkan Tambah Armada

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) IV Tanjungkarang mengaku akan berupaya meningkatkan kapasitas angkutan penumpang.

Hal itu menyusul tingginya animo masyarakat terhadap tiket, namun ketersediaan kursi masih minim.

Hal ini diungkapkan Kepala PT KAI Divre IV Tanjungkarang, M Ramdany, seusai melakukan audiensi dengan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, pada Rabu (4/6/2025).

"Kami membicarakan bagaimana meningkatkan kapasitas angkutan penumpang ke arah Baturaja, Bandar Lampung, dan daerah lainnya," ujar Ramdany saat diwawancara.

"Kami berharap dukungan Pak Gubernur agar bisa mengkomunikasikan hal ini ke Kementerian Perhubungan," imbuhnya.

Menurutnya, seluruh kereta api yang beroperasi di wilayah Divre Tanjung Karang dibiayai oleh Public Service Obligation (PSO).

Hal itu, kata dia, membuat keputusan penambahan armada sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Ramdany menjelaskan, jika saat ini PT KAI Divre IV mengoperasikan Kereta Api Rajabasa dengan 5 rangkaian kereta berkapasitas 530 penumpang (5 kereta x 106 penumpang).

Serta, Kuala Stabas sebanyak 4 unit berkapasitas total 320 penumpang (4 x 80 penumpang).

"Selama ini banyak keluhan masyarakat, baik langsung maupun di media sosial, karena tiket selalu habis hanya dalam waktu singkat sejak penjualan dibuka pada H-45 sebelum keberangkatan," lanjutnya.

Ramdany mengungkapkan, tingginya permintaan menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias menggunakan moda transportasi kereta api.

Namun, kata dia, armada yang terbatas membuat banyak calon penumpang kesulitan mendapatkan tiket.

"Kita berusaha memaksimalkan jumlah perjalanan kereta yang ada, tapi idealnya jumlah kursi juga harus ditambah," kata dia.

"Kalau sebelumnya dari kapasitas 320, harapannya bisa ditingkatkan hingga 800 penumpang," katanya.

Namun, ia menegaskan bahwa realisasi penambahan tersebut belum bisa dipastikan lantaran masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)