Berita Lampung

Bapenda Dinilai Gagal, Anggota DPRD Lampung Fauzi Heri Desak Evaluasi Total

Fauzi menilai, Bapenda belum menunjukkan kinerja yang selaras dengan visi dan misi Gubernur Lampung dalam mempercepat pembangunan daerah.

Penulis: Riyo Pratama | Editor: Daniel Tri Hardanto
Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama
SOROTI KINERJA BAPENDA - Anggota DPRD Lampung Fauzi Heri saat podcast di kantor Tribun Lampung beberapa waktu lalu. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Anggota DPRD Lampung Fauzi Heri melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung.

Ia mendorong agar instansi tersebut dievaluasi menyeluruh dan diberi "rapor merah" dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.

Fauzi menilai, Bapenda belum menunjukkan kinerja yang selaras dengan visi dan misi Gubernur Lampung dalam mempercepat pembangunan daerah.

“Bapenda tampak gagap mengikuti arah kebijakan kepala daerah. Padahal pembangunan yang cepat memerlukan dukungan fiskal yang kuat dan performa luar biasa dari seluruh OPD,” kata Fauzi, Selasa (8/7/2025).

Menurut legislator dari Dapil Tulangbawang Barat ini, Bapenda belum mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Inovasi dalam menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) dinilai minim.

“Selama ini Bapenda masih terlalu mengandalkan pendapatan konvensional seperti PKB dan BBNKB. Sektor potensial lain belum tergarap maksimal,” tegas wakil rakyat dari Fraksi Gerindra ini.

Fauzi menyebut banyak sektor strategis seperti pariwisata, properti, dan perkebunan di Lampung yang bisa menjadi sumber PAD jika dikelola secara kreatif dan modern.

Tak hanya itu, pelayanan publik Bapenda juga disorot.

Meskipun sebagian layanan sudah digital, menurutnya masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses dan memahami alur layanan.

“Digitalisasi bukan hanya soal aplikasi. Masyarakat juga harus diberi pemahaman dan pendampingan agar bisa menggunakannya dengan efektif,” katanya.

Fauzi juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Bapenda Lampung dengan pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, ketidaksinkronan dalam pendataan dan pemungutan pajak menghambat peningkatan PAD.

"Akurasi data wajib pajak pun masih bermasalah. Ini memengaruhi efektivitas pengumpulan PAD. Jika dibiarkan, ini menjadi bentuk kegagalan manajerial,” ucapnya.

Ia juga menyinggung soal transparansi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved