Bapenda Dinilai Gagal, Anggota DPRD Lampung Fauzi Heri Desak Evaluasi Total

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Anggota DPRD Lampung Fauzi Heri melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung.

Ia mendorong agar instansi tersebut dievaluasi menyeluruh dan diberi "rapor merah" dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.

Fauzi menilai, Bapenda belum menunjukkan kinerja yang selaras dengan visi dan misi Gubernur Lampung dalam mempercepat pembangunan daerah.

“Bapenda tampak gagap mengikuti arah kebijakan kepala daerah. Padahal pembangunan yang cepat memerlukan dukungan fiskal yang kuat dan performa luar biasa dari seluruh OPD,” kata Fauzi, Selasa (8/7/2025).

Menurut legislator dari Dapil Tulangbawang Barat ini, Bapenda belum mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Inovasi dalam menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) dinilai minim.

“Selama ini Bapenda masih terlalu mengandalkan pendapatan konvensional seperti PKB dan BBNKB. Sektor potensial lain belum tergarap maksimal,” tegas wakil rakyat dari Fraksi Gerindra ini.

Fauzi menyebut banyak sektor strategis seperti pariwisata, properti, dan perkebunan di Lampung yang bisa menjadi sumber PAD jika dikelola secara kreatif dan modern.

Tak hanya itu, pelayanan publik Bapenda juga disorot.

Meskipun sebagian layanan sudah digital, menurutnya masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses dan memahami alur layanan.

“Digitalisasi bukan hanya soal aplikasi. Masyarakat juga harus diberi pemahaman dan pendampingan agar bisa menggunakannya dengan efektif,” katanya.

Fauzi juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Bapenda Lampung dengan pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, ketidaksinkronan dalam pendataan dan pemungutan pajak menghambat peningkatan PAD.

"Akurasi data wajib pajak pun masih bermasalah. Ini memengaruhi efektivitas pengumpulan PAD. Jika dibiarkan, ini menjadi bentuk kegagalan manajerial,” ucapnya.

Ia juga menyinggung soal transparansi.

Menurut Fauzi, keterbukaan Bapenda dalam menyampaikan realisasi pendapatan dan penggunaan anggaran masih minim.

“Transparansi penting untuk membangun kepercayaan publik. Kalau itu tidak maksimal, akan muncul keraguan terhadap kinerja Bapenda,” ujar dia.

Fauzi turut menyinggung ketimpangan perlakuan terhadap wajib pajak.

Ia menyebut Bapenda justru menekan pelaku usaha mikro dan individu, namun lunak terhadap perusahaan besar yang menunggak pajak.

“Ini menunjukkan ketimpangan dalam penegakan aturan dan mencederai rasa keadilan publik,” ungkapnya.

Melihat sejumlah persoalan tersebut, Fauzi mendesak Gubernur Lampung untuk mengevaluasi total jajaran Bapenda.

“Kalau pimpinannya tidak mampu mengikuti visi gubernur, lebih baik diganti dengan figur yang progresif. Peningkatan PAD bukan cuma soal angka, tapi juga soal kreativitas dan terobosan,” tegasnya.

Fauzi berharap ke depan Bapenda bisa lebih transparan, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan fiskal daerah.

“Lampung punya potensi besar menjadi provinsi yang maju dan mandiri secara ekonomi. Tapi itu butuh kerja serius dari seluruh perangkat daerah,” tutupnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)