Mahar Pernikahan Anak Dedi Mulyadi dengan Putri Karlina, Hewan Ternak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JABAR - Mahar pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Maula Akbar, dengan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina.

Ada  logam mulia seberat 90 gram, hewan ternak hingga bibit padi lokal

Akad nikah Maula Akbar dan Putri Karlina dilaksanakan hari ini, Rabu (16/7/2025), pukul 13.00 WIB di Pendopo Garut. 

Dalam momen sakral tersebut, Maula Akbar melafalkan ijab kabul dengan lancar dalam satu tarikan napas.

"Saya terima nikahnya Luthfianisa Putri Karlina binti Karyoto dengan maskawin tersebut tunai," kata Maula.

Maula memberikan mahar pernikahan untuk putri kandung dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto tersebut, yaitu 90 gram logam mulia, 9 ekor sapi, 9 ekor domba garut, 9 ekor ayam pelung cianjur, 9 tambunan bibit ikan gurame, 99 jenis bibit buah kayu lokal, dan 9 jenis bibit padi lokal.

Setelah akad, resepsi pernikahan dijadwalkan mulai pukul 19.00-22.30 WIB di Pendopo Garut.

Tak jadi menikah di KUA Putri mengaku mengubah konsep pernikahannya dengan Maula Akbar.

Semula, dia merencanakan pernikahan itu akan dilaksanakan secara sederhana di Kantor Urusan Agama (KUA).

Namun, rencana itu berubah atas permintaan orangtua dan semangat untuk menjadikan momen bahagianya berdampak positif bagi masyarakat. 

"Tadinya saya dan calon suami mengajukan ke orangtua untuk menikah di KUA saja. Kami ingin menikah sebagai ibadah, tanpa kompleksitas besar. Tapi mungkin karena orangtua merasa masih mampu dan ingin memberikan yang terbaik, akhirnya dipestakan," kata Putri dalam wawancara bersama Tribunjabar.id, Minggu (13/7/2025).

Putri mengatakan, kompleksitas pernikahan seorang pejabat, apalagi setelah kontestasi politik bisa berkali lipat dibanding masyarakat biasa.

Banyak mantan tim kampanye dan simpatisan yang harus diakomodasi.

Namun begitu, ia dan keluarga berusaha menyusun acara pernikahan yang tetap memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi warga Garut.

Klarifikasi Putri Karlina

Wakil Bupati Garut Putri Karlina marah setelah mengetahui kabar kepala sekolah di Garut akan libur selama tiga hari: 15, 16, dan 17 Juli 2025 jelang pernikahannya dengan Maula Akbar Mulyadi, anak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Putri Karlin pun langsung memberikan klarifikasi lewat unggahan di akun Instagramnya.

Putri Karlina mengaku marah sekali saat mengetahui kabar tersebut.

Dia menegaskan akan membuat surat edaran yang melarang sekolah meliburkan siswa karena acara pernikahannya.

Sebelumnya, beredar kabar Kepsek di Garut meliburkan siswa demi menghormati acara pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina.

Pesan berantai itu menyebutkan bahwa kegiatan belajar-mengajar akan diliburkan selama tiga hari, yakni pada 15, 16, dan 17 Juli 2025.

Informasi ini dikaitkan langsung dengan agenda pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina.

Narasi tersebut menyebutkan seolah-olah ada keputusan resmi dari pihak pemerintah daerah untuk memberikan waktu libur demi menghormati acara keluarga pejabat tersebut. 

Tak sedikit orang tua yang mempercayai dan menyebarkan kembali informasi tersebut tanpa verifikasi, membuat kabar ini seolah menjadi kenyataan di tengah masyarakat.

Setelah kabar tersebut menjadi viral, kini Putri Karlina menyampaikan klarifikasinya. 

Melalui Instagramnya, Putri Karlina resmi menegaskan bahwa seluruh kegiatan akademik tetap berjalan normal sesuai kalender pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tidak ada perubahan jadwal atau kebijakan khusus yang mengatur libur sekolah karena peristiwa pribadi milik pejabat daerah.

“SUMPAH INI AKU MARAH BANGET YA! Pak Bupati sudah kutelepon, dan beliau juga kaget ada yg begitu. Akan ditekankan melalui surat edaran Disdik bahwa tidak boleh ada yang meliburkan diri!!!!!” kata Putri Karlina melalui unggahan Instagram Story pribadinya pada Senin (14/7/2025). 

Tak berhenti di situ, Putri juga mengumumkan akan melakukan inspeksi mendadak ke sekolah-sekolah negeri di sekitar Garut Kota. 

“Besok saya akan keliling acak ke SD dan SMP Negeri sekitaran Garut Kota. Yang gak ada aktivitas belajar, siap-siap kena SANKSI.”

Informasi yang sempat viral itu akhirnya diklasifikasikan sebagai hoaks karena tidak memiliki dasar hukum maupun administrasi yang sah. 

Bahkan, tidak ada surat edaran resmi yang bisa dijadikan rujukan sebagai penguat informasi.

( Tribunlampung.co.id / Kompas.com )