Keberadaan Bupati Bone dan Wakilnya Disorot, Menghilang saat Didemo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bone - Keberadaan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin saat aksi penolakan kenaikan PBB-P2 disorot. 

Melansir Tribunnews, terjadi kericuhan hebat pada Selasa malam (19/8/2025) akibat unjuk rasa besar-besaran menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Tuntutan mereka adalah membatalkan kenaikan PBB yang disebut mencapai 300 persen.

Aksi massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu berakhir ricuh setelah demonstran bentrok dengan aparat keamanan, membakar ban, dan merangsek ke Kantor Bupati Bone.

Situasi makin tak terkendali karena Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal tidak muncul untuk menemui massa sejak pagi.

Kericuhan tercatat terjadi di empat lokasi utama: Jalan Ahmad Yani, MT Haryono, Wahidin Sudirohusodo, dan HOS Cokroaminoto.

Massa melempar batu dan botol ke arah aparat, yang kemudian membalas dengan semprotan water cannon dan tembakan peringatan.

Akibat bentrokan ini, beberapa aparat mengalami luka serius, sementara jalanan dipenuhi batu dan asap dari ban yang dibakar.

Kantor Bupati Bone lumpuh total, dan para pegawai dievakuasi dari lokasi.

Karena itu, menghilangnya Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin saat aksi penolakan kenaikan PBB-P2 memicu kemarahan massa.

Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu merasa aspirasi mereka diabaikan karena pimpinan daerah tidak hadir untuk mendengarkan langsung tuntutan massa.

Orator aksi, Rafli Fasyah, menyuarakan kekecewaan massa yang merasa ditinggalkan oleh pemimpin mereka.

“Kami datang untuk menyampaikan suara rakyat, tapi pemimpin kami justru menghilang,” ujarnya.

Ketidakhadiran ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab publik dan memperburuk ketegangan di lokasi aksi.

Situasi memanas ketika massa mulai merangsek masuk ke halaman kantor bupati, mendorong pagar, dan berhadapan dengan aparat keamanan.

Ketegangan memuncak akibat minimnya kejelasan pemerintah, sementara warga mendesak transparansi dan dialog langsung dari pemimpin.

Baca juga Pemkab Bone Akhirnya Batalkan Kenaikan PBB-P2 300 Persen