7.375 Honorer di Bandung Masuk Skema PPPK Paruh Waktu, Bagaimana di Lampung?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandung - Sebanyak 7.375 pegawai tenaga honorer atau tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di Pemkot Bandung dipastikan masuk dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Jumlah tersebut terdiri dari tenaga guru sebanyak 688 orang, tenaga kesehatan 321 orang, dan tenaga teknis 6.366 orang.

Lantas, bagaimana nasib para tenaga honorer yang ada di Lampung?

PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yaitu warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti PNS, namun dengan status kepegawaian yang bersifat kontraktual, bukan permanen. 

Dilansir TribunJabar.id, Kepala BKPSDM Kota Bandung, Evi Hendarin mengatakan, penataan non-ASN melalui PPPK paruh waktu ini dilakukan bagi mereka yang telah mengikuti seleksi PPPK Formasi Tahun 2024, baik tahap 1 maupun tahap 2, namun belum berhasil mengisi kebutuhan formasi.

"PPPK paruh waktu ini ditujukan untuk pegawai non-ASN yang sudah terdaftar di database BKN dan masih aktif bekerja," ujar Evi, Jumat (22/8/2025).

Selain itu, kata dia, mereka juga minimal harus sudah mengabdi selama dua tahun serta sudah mengikuti seleksi pada tahun 2024 atau 2025.

Sebab, penataan ini merupakan tindak lanjut amanat Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Evi mengatakan, tenaga non-ASN yang masuk skema PPPK paruh waktu itu seluruhnya tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Bandung dan mereka tidak perlu lagi mengikuti tes.

"Semua peserta yang masuk skema PPPK paruh waktu ini tidak perlu melakukan tes ulang. Tes sudah dilaksanakan pada tahun 2024 dan awal 2025 untuk tahap satu dan dua," katanya.

Mengacu pada ketentuan Menteri PANRB, mekanisme pengangkatan PPPK paruh waktu dilakukan melalui lima tahap yakni pengusulan rincian kebutuhan oleh instansi pemerintah, dan penetapan kebutuhan oleh Menteri PANRB.

"Kemudian pengusulan nomor induk PPPK ke BKN, penetapan nomor induk oleh BKN, maksimal tujuh hari kerja setelah usulan diterima, dan pengangkatan oleh PPK instansi pemerintah," ucap Evi.

Dengan skema ini, Pemkot Bandung berharap penataan tenaga non-ASN dapat berjalan tertib dan adil, sekaligus memberikan kepastian status bagi ribuan pegawai yang selama ini sudah mengabdi. 

Nasib Tenaga Honorer di Bandar Lampung

Di sisi lain, puluhan guru honorer di Bandar Lampung, mendatangi kantor DPRD Bandar Lampung, tepatnya ke Komisi IV pada Selasa (19/8/2025).

Puluhan guru honorer tersebut hanya butuh kejelasan terkait pengangkatan PPPK.

Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung Asroni Paslah memastikan, tahun depan para guru honorer sudah dipastikan sertifikasi pengangkatan PPPK.

"Saat rapat tadi BKD dan Dinas Pendidikan bahwa memang sudah diusulkan sebanyak 1.079 guru dan 460 tenaga pendidik berarti dengan ini ada setitik harapan kedepannya dan diperkirakan 2026 SK keluar dan kami DPRD Kota Bandar Lampung mencoba mengawal anggaran kalau memang SK tersebut sudah keluar," ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung Heti Friskatati menegaskan, pihaknya sangat terbuka terhadap komunikasi dengan para guru honorer.

"Kami di Komisi IV sangat membuka lebar untuk berkomunikasi. Perlu digaris bawahi, kami bukan mengabaikan," ucapnya.

"DPRD ini rumah aspirasi rakyat. Kami akan menyikapi. Pasti kami layani. Kami tindak lanjuti di Komisi IV," tukasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )

Baca juga berita terkini lain