Baca tanpa iklan
Zaadit mengatakan, dalam tahun keempat pemerintahan Jokowi, ada tiga hal yang menjadi sorotan BEM UI. Pertama, isu gizi buruk di Asmat.
Berdasarkan data Kemenkes, terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat.
Selain itu ditemukan pula 25 anak suspect campak serta empat anak yang terkena campak dan gizi buruk.
BEM UI mempertanyakan kenapa gizi buruk masih terus terjadi meski Papua memiliki dana otonomi khusus yang besar.
Baca: Demi Kesembuhan Adiknya yang Terkena Kanker, Gadis Ini Rela Jual Diri Rp 643 Juta
Pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat.
"Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua," kata dia.
BEM UI juga menyoroti langkah pemerintah mengusulkan asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai penjabat gubernur Sumut.
Langkah ini dinilai memunculkan dwifungsi Polri/TNI.
"Hal tersebut dikhawatirkan dapat mencederai netralitas Polri/TNI," kata Zaadit.
Lalu pada isu terakhir, BEM UI juga menyoroti adanya draf peraturan baru organisasi mahasiswa (ormawa). Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.
Apa komentar Jokowi?
Baca: Fakta Menggelikan Insiden Jatuhnya Crane yang Tewaskan 4 Orang, Pelanggan PSK Kabur Tanpa Pakaian
Ayah dua anak itu mengaku tidak mempermasalahkan tindakan mahasiswa itu.
"Ya yang namanya aktivis muda ya namanya mahasiswa dinamika seperti itu biasalah, saya kira ada yang mengingatkan itu bagus sekali," ungkap Presiden Joko Widodo setelah menghadiri Haul Majemuk Masyayikh di Pondok Pesantren Salafiyah Safi`iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (3/2/2018), seperti dikutip Antara.