Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Terdakwa fee proyek Dinas PUPR Agus BN melakukan pengajuan Justice Collaborator (JC).
Menanggapi hal itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI Ali Fikri mengatakan, pengajuan JC akan mempengaruhi status hukuman dan terlihat saat pada putusan para hakim.
"JC ini diajukan oleh KPK dan nanti akan diputuskan oleh hakim. Jika memang layak, maka diberi," ungkapnya setelah persidangan, Kamis 10 Januari 2018.
Meski demikian, Ali menuturkan, jika sikap Agus selama ini kooperatif dalam mengungkap perkara korupsi di Dinas PUPR Lampung Selatan.
"Sementara ini kami lihat kooperatif, dan setiap keterangan saksi yang dihadirkan tidak ada yang dibantah," sebutnya.
Saat ditanya apakah ada aktor baru yang akan terungkap atas tindakan kooperatif Agus, Ali hanya mengira-ngira.
"Sejauh ini kami lihat ada kemungkinan besar dia (Agus) berpeluang untuk membuat perkara ini jelas, sehingga ada pihak lain yang akan dibeberkannya," jawabnya singkat.
Ali pun menegaskan nantinya akan menindak lanjuti aktor-aktor yang terbongkar itu.
"Fokus kami memang mengarah ke sana, jika nanti ada aktor lain, maka akan ditindaklanjuti secara hukum, nanti di lihat seperti apa kesaksiannya," tandasnya.
• BREAKING NEWS - Jadi Saksi, Sekjen Perti Hanya Beri Keterangan 30 Menit di Sidang Lanjutan Agus BN
Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Tanjung Karang Manshur Bustami mengakui pihaknya mendapat pengajuan JC dari Agus Bhakti Nugroho.
"Kami sudah terima berkas pengajuannya, namun belum dikabulkan, dan masing-masing dari majelis hakim belum memberikan komentar ataupun berbicara tentang itu," tegasnya.
Dilain pihak, Agus yang berusaha dimintai keterangan soal JC memilih untuk bergegas pergi.
"Jangan dulu lah, saya tidak mau diwawancarai, saya mau shalat," jawabnya sambil berlalu.
(*)