Baca tanpa iklan
Ancaman hukumannya berupa penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 2 miliar.
Menanggap hal tersebut, Kepala Bidang Pengembangan dan Karier Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jabar, Dedi Mulyadi menyebut bahwa kedua pelaku bukanlah seorang PNS.
Hal tersebut diungkapkapkan setelah pihaknya menelusuri rekam jejak pelaku melalui sistem deteksi wajah telah membandingkan wajah oknum tersebut dengan foto database PNS Provinsi Jabar.
"Setelah ditelusuri, yang bersangkutan bukan PNS Pemprov Jawa Barat. Kami dibantu Cybercrime Polda Jawa Barat untuk deteksinya."
"Kami membandingkan oknum dengan foto database PNS Provinsi Jabar menggunakan sistem database PNS Jawa Barat serta SAPK BKN," kata Dedi, Jumat (20/9/2019) yang dikutip dari Tribun Jabar.
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN), katanya, selama ini adalah sistem pengenal wajah yang dipakai sebagai database kepegawaian ASN Pemprov Jabar.
"Dengan adanya kepastian bahwa oknum tersebut bukanlah salah satu dari PNS Pemprov Jabar, Pemprov Jabar menyerahkan kasus ini kepada kepolisian untuk menindak oknum dan penyebar foto dan video tersebut sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.
Diberhentikan sebagai guru
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika mengatakan, pihak yayasan telah memutuskan untuk memberhentikan keduanya sebagai tenaga pengajar.
"Kami baru rapat di sekolah yang bersangkutan, saya belum terima langsung (suratnya), tapi sudah ada surat pemberitahuan jadi guru melalui kepala sekolah karena melanggar etika guru."
"Keduanya non-PNS di sekolah SMK swasta di Purwakarta," ujar Dewi, saat dihubungi, Jumat (20/9/2019).
Selain itu, keduanya juga melanggar aturan lantaran menggunakan pakaian PNS.
Padahal, kata Dewi, guru honorer swasta tak diperkenankan mengenakan seragam PNS.
"Enggak boleh, aturannya memang begitu," ucap dia.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Yerry Yanuar membenarkan bahwa guru swasta tak boleh menggunakan seragam PNS.