"Posisi panglima adalah pengendali operasi, panglima banyak melihat keluar, banyak kunjungan, banyak mengecek kesiapan pasukan dan seterusnya. Sehingga saya memandang perlu ada wakil panglima," papar Moeldoko.
Tanpa wakil, kata Moeldoko, setiap Panglima TNI kunjungan kerja ke luar, maka harus membuat surat perintah terlebih dahulu ke salah satu kepala staf angkatan, untuk bertanggung jawab sementara.
"Kalau ada ini (wakil), tidak perlu lagi karena panglima dan wakil panglima dalam satu kota. Sehingga kalau panglima tidak ada, secara otomatis wakil panglima itu bisa selaku panglima,” ujarnya.
"Jadi pertimbangannya sangat teknikal, organisatoris, tidak ada pertimbangan politik," imbuh Moeldoko.
Melansir kompas.id, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Muradi mengatakan, dilahirkannya jabatan wakil panglima itu penting untuk menjamin situasi internal TNI tetap kondusif.
”Kuatnya pengaruh TNI Angkatan Darat kerap berakibat pada ketidakseimbangan di dalam tubuh TNI ketika jabatan tertinggi berasal dari matra yang lain,” kata Muradi.
Sejak Indonesia merdeka, Panglima TNI selalu diduduki oleh personel dari Angkatan Darat.
Tradisi itu baru berakhir ketika memasuki era Reformasi.
Pada periode 1999-2002, Panglima TNI dijabat oleh Laksamana Widodo AS dari Angkatan Laut.
Marsekal Djoko Suyanto dari Angkatan Udara juga memimpin TNI pada periode 2006-2007.
Kemudian, Panglima TNI kembali dijabat personel dari Angkatan Laut pada periode 2010-2013, yaitu Laksamana Agus Suhartono.
Adapun jabatan wakil panglima terakhir dijabat oleh Jenderal Fachrul Razi yang saat ini menjabat Menteri Agama. Ia diberhentikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 2001 karena jabatan wakil panglima dihapus.
Setelah itu, belum ada presiden yang mengembalikan wakil panglima dalam struktur organisasi TNI.
Menurut Muradi, posisi wakil panglima kelak lebih baik diisi oleh personel dari Angkatan Darat.
Sebagaimana diketahui, Panglima TNI saat ini dijabat oleh Marsekal Hadi Tjahjanto, yang berasal dari matra Angkatan Udara.
”Formulasi itu (wakil panglima dari Angkatan Darat) cocok untuk diterapkan karena bisa menjamin keseimbangan di internal,” ujar Muradi.