Baca tanpa iklan
Diisi Orang-orang Airlangga Deklarasi ini dilakukan setelah munculnya aspirasi, dukungan dan desakan dari kader Golkar dari berbagai daerah.
Suara itu disebut datang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi bahkan kader di DPP. Mereka ada yang memiliki hak suara, namun banyak pula yang tidak.
Sejumlah organisasi yang membesarkan Bambang juga mendukung pencalonan dirinya, antara lain Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri (FKPPI), Serikat Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), dan Pemuda Pancasila (PP).
Sementara Pengurus DPP Partai Golkar menegaskan panitia Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar netral dan tidak berkepentingan memenangkan salah satu calon ketua umum.
Menurut Wakil Ketua DPP Bidang Komunikasi Ace Hasan Syadzily penetapan panitia munas dilakukan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar.
Ia pun mempertanyakan Bambang Soesatyo ( Bamsoet) yang tidak hadir saat rapat pleno DPP digelar.
Padahal, beberapa waktu lalu Bamsoet dan pendukungnya mendesak pengurus DPP Golkar menggelar rapat pleno.
"Jangan memutarbalikan fakta Pak Bamsoet. Makanya Pak Bamsoet hadir dong dalam rapat pleno. Dulu selalu mendesak agar rapat pleno digelar, saat rapat pleno digelar tidak hadir," kata Ace dalam pernyataan tertulis, Minggu (24/11/2019).
Tudingan tanpa bukti Ketidakhadiran Bamsoet pun berdampak munculnya tudingan dari para pendukungnya bahwa ada sesuatu yang salah dan memutarbalikkan fakta.
"Soal tudingan panitia yang tidak netral, jelas keliru besar. Panitia munas itu diputuskan dalam rapat pleno," ujarnya.
Ia pun menjelaskan, dalam rapat pleno yang digelar digelar 5 November lalu menetapkan Ketua Penyelenggara Munas Golkar Melchias Mekeng dan Ketua Steering Committee Ibnu Munzir.
"Itu jelas merupakan permintaan dari para pendukung Pak Bamsoet. Pak Airlangga Hartarta, Ketum Partai Golkar dan para pendukungnya menerima keputusan itu tanpa keberatan karena kami tak ingin berdebat soal kepanitiaan ini," katanya.
Keputusan itu, ia melanjutkan, diambil dalam rapat terbatas para Ketua Koordinator Bidang saat skorsing rapat pleno.
Ketua Umum Partai Golkar bersama seluruh Dewan Pimpinan Pusat menggelar Rapat Pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2019).
"Jadi keputusan itu diambil melalui keputusan yang demokratis dan melalui mekanisme rapat yang selalu mereka tuntut," ujar Ace.