Baca tanpa iklan
"Kenapa? Karena kalau pemerintah tidak kompak nanti celah-celah ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap masalah ini," jelasnya.
Abdul mengungkapkan, jika DPR sepakat bahwa kedaulatan negara harus dipertahankan terkait dengan persoalan Natuna.
"Kami di DPR kompak semuanya," kata Abdul.
"Sepakat bahwa sebagian besar pendapat teman-teman mengatakan, bahwa kita harus pertahankan kedaulatan negara kita dalam hal ini berkaitan dengan Natuna," ungkapnya.
Tak hanya itu, Abdul juga menegaskan, negara harus bertindak tegas terhadap mereka yang melintas tanpa izin dari pemerintah Indonesia.
"Dan kita harus tindak tegas mereka yang melintas tanpa seizin dari pemerintah Indonesia," jelasnya.
Rindu Ketegasan Prabowo
Sikap lunak Prabowo dalam menyikapi insiden di Natuna mengundang keprihatinan Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi.
Mantan Bupati Purwakarta ini membandingkan Prabowo ketika masih menjadi calon presiden.
Saat itu katanya Prabowo dikenal sebagai sosok yang tegas dan memiliki rasa nasionalisme.
Bahkan kata Dedi, Prabowo adalah sosok yang garang ketika menjadi capres.
"Pak Prabowo Subianto, kami mendambakan kegarangan bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik," kata Dedi melalui rilis yang diterima, Minggu (5/1/2020).
Dedi mengatakan menjaga wilayah perairan dengan tujuan menjaga kedaulatan dan melindungi seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kewajiban yang melekat pada negara.
Menurut Dedi, hubungan persahabatan dengan pemerintah Cina adalah hubungan setara.
"Karena setara, ketika ada kekayaan yang diambil, sikapnya bukan lagi perundingan, melainkan tindakan tegas," katanya.
Namun, tindakannya bukan berdasarkan pendekatan militer, melainkan tindakan sipil yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurutnya, tindakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang dilakukan Susi Pudjiastuti saat menjadi Menteri KKP adalah metodologi yang tepat dalam menegakkan aturan kelautan.
"Kalau tujuannya adalah melindungi kekayaan ikan kita, sebenarnya metodologi yang dipakai Bu Susi itu cukup merepotkan pencuri ikan," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu.
Menurut Dedi, kalau urusan kedaulatan bangsa, pelanggaran keamanan dan batas negara, yang harus dilakukan adalah sikap tegas dan tanpa kompromi. Sikap itu yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.
"Dan itu sudah disebutkan oleh Komisi I DPR RI bahwa harus ada tindakan tegas tanpa kompromi," kata Dedi.
Dedi mengatakan, saat ini semua pihak tidak usah lagi membuat alibi beragam.
Ia menegaskan, sikap penenggelaman kapal itu adalah efektif dan harus dilakukan.
Tapi pendekatannya bukan militer, melainkan perlindungan kelautan yang dikelola di bawah komando Kementerian Kelautan dan Perikanan, bukan menteri pertahanan, karena konteksnya berbeda.
"Karena yang dihadapi adalah nelayan, bukan tentara. Maka, yang harus diterapkan adalah aturan kelautan. Maka, tenggelamkan kapal itu efektif," kata Dedi.
Terkait kasus kapal nelayan China yang dikawal militer negara itu, pendekatan kedua yang harus dilakukan adalah tindakan milier demi perlindungan keamanan dan kedaulatan negara.
"Kalau perlindungan kemanan, tak ada kompromi. Sikap tegas. Karena itu kedalutan negara," katanya.
Dedi menyindir sikap pemerintah dengan analogi tetangga atau sahabat yang mencuri barang berharga di rumah sendiri.
"Kita punya rumah dengan kekayaan televisi, uang, dan emas. Kemudian kita punya sahabat atau tetangga dan ia kerjanya ambil uang kita tanpa izin. Apakah kita sebagai kepala keluarga lantas ngobrol gini, ya sudah enggak apa-apa, nanti kita bicarakan dulu, kan itu sahabat papah, mungkin enggak. Nah itu saja," kata Dedi.
Dedi menegaskan, urusan kedaulatan negara tidak bisa ditukar dengan urusan yang lain.
"Kalau kita punya tetangga banyak bantu kita, atau kerja sama usaha, bukan investasi ya. Lalu istri kita diambil dia, rela enggak. Lebih baik kita miskin daripada harga diri terinjak," kata Dedi.
(kompas.com/Tribunnews.com)