Baca tanpa iklan
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wacana pemulangan 600 WNI eks ISIS ke Indonesia menuai pro dan kotra.
Sejumlah tokoh menganggap jika pemerintah secara konstitusional memiliki kewajiban untuk memulangkannya.
Namun tak sedikit pula pihak yang menolak wacana tersebut.
Alasannya mereka khawatir jika pemulangan itu akan mengancam keamanan negara.
Bahkan, Presiden Jokowi secara pribadi menyatakan sikapnya yaitu tidak setuju dengan wacana pemulangan para mantan kombatan ISIS itu.
Kendati demikian, Jokowi menyebut bahwa pemerintah saat ini masih menimbang soal wacana tersebut.
Adapun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan pemulangan WNI eks ISIS asal diteliti lebih dulu oleh lembaga berwenang.
• 7 Cara Sadis ISIS Eksekusi Tawanan, Tenggelamkan di Kolam hingga Dipenggal
• Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS, Ketum PBNU: Mereka Pembunuh, Ngapain Diramahin?
• Berisiko, Begitu Kata Mantan Ekstrimis yang Ogah WNI Eks ISIS Mudik ke Tanah Air
• Yunarto Wijaya Kritik Jokowi Soal Pemulangan Eks ISIS: Bapak Bukan Lagi Jokowi si Tukang Mebel
"Ya nanti tentunya nanti ada lembaga-lembaya yang diberi wewenang. Saya kira itu tugas BIN, Kepolisian untuk teliti mereka," tegas Prabowo di Natuna, Rabu (5/2/2020).
Prabowo menjelaskan BIN dan Polri harus benar-benar meneliti apakah orang tersebut hanya ikut-ikutan atau tingkat keterlibatan dalam aksi kekerasan tidak terbukti atau malah terlalu tinggi.
"Untuk aksi kekerasan yang tidak terlalu tinggi mungkin bisa lebih cepat kembali ke masyarakat. Tapi kita ada protokol dulu, protokol keamanan," katanya.
Melansir pemberitaan Kompas.com, Prabowo Subianto ternyata pernah dituduh mendukung ISIS.
Hal tersebut diungkapkan Probowo saat deklarasi Relawan Rhoma for PAS, Minggu (28/10/2018.
"Saya dari kecil mendukung NKRI, tapi saya malah dituduh mendukung membela khilafah ISIS," ujar Prabowo di kantor Soneta Records, Minggu siang.
Prabowo memastikan anggapan itu fitnah.
Ia meminta masyarakat khususnya pendukungnya tidak terprovokasi tuduhan itu.
"Tapi ya sudahlah kalau orang sudah fitnah. Kita janganlah terpancing, jangan dibikin marah," kata Prabowo.
Prabowo malah mengajak pendukungnya meneladani kesadaran Nabi Muhammad dalam menghadapi fitnah.
Rasulullah bukan hanya dihina, tapi juga diludahin. Beliau mau dibunuh, dilempar kotoran tapi Beliau tidak membalas. Maka kita juga tidak boleh membalas," kata Prabowo.
Prabowo menghimbau kontestasi pemilu bakal sarat dengan saling menjegal.
Ia meminta pendukungya tetap sabar dan membalas perbuatan jahat dengan kebaikan.
"Kita tahu lah ada niat-niat yang biasa lah. Kita tahu lah jangankan acara sebesar pemilihan, kadang-kadang sepakbola tingkat kecematan aja ada curang-curangnya. Wasit di sogok kek, hakim garis bener enggak? Sedikit-sedikit prittt, loh kita terus yang kena sempritan, yang sana engga kena gitu loh," ujar Prabowo.
Sementara Menteri Agama, Fachrul Razi menegaskan akan menolak wacana pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS.
Menurutnya penolakan ini didasari kekejaman yang sudah ditunjukkan ISIS.
"Tapi pada dasarnya saya sudah menunjukkan bagaimana ganasnya mereka, kalau ganas seperti itu kita sudah tahu masa mau kita terima."
"Menteri Agama sudah jelas mengatakan saya begini begitu jelas sangat sadis dan bawa-bawa nama agama mana mau kita dia kembali ke Indonesia," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Sabtu (8/2/20202).
Tapi hingga saat ini, ia mengatakan masih menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai wacana ini.
Sementara itu menanggapi wacana pemulangan ratusan WNI eks ISIS, Jokowi hingga kini masih menolak.
Akan tetapi Jokowi menyebut langkah lebih lanjut akan dirapatkan terlebih dahulu.
Perasaan Korban Teroris soal Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS: Mengapa Negara Memikirkan Pengkhianat
"Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Jokowi menyebut, pemerintah masih memerhitungkan berbagai dampak pemulangan WNI eks ISIS.
Baik dampak positif dan negatifnya, akan dibahas Jokowi melalui rapat terbatas. ( Tribunlampung.co.id)