Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Kiki Adipratama
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Lampung minta semua pihak yang bersengketa dapat menerima putusan Mahkamah Agung (MA).
Persoalan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 itu juga dapat dijadikan pelajaran untuk merevisi Undang-undang.
"Iya kita berharap semua pihak menerima putusan MA Ini. Dan ini juga merupakan pembelajaran yang sangat besar bagi KPU dan Bawaslu agar jangan lagi kasus seperti ini terjadi. Kalau memang ada pelanggaran sebaiknya sebelum ada pemungutan suara itu yang paling baik," kata Wakil Ketua DPD Gerindra Lampung Bidang Organisasi, Mikdar Ilyas, Jumat (29/1/2021).
Dia menilai, upaya hukum yang dilakukan pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah itu sangat melelahkan.
• PDIP Minta KPU Segera Tetapkan Eva-Deddy sebagai Pemenang Pilkada Bandar Lampung
• DPRD Bandar Lampung Tunggu KPU Tetapkan Pemenang Pilkada Bandar Lampung 2020
Hal itu disebabkan putusan Bawaslu Lampung yang kontroversial.
"Kalau sampai MA kan ini melelahkan. Insya Allah putusan ini adalah keputusan terbaik, karena dasar yang kuat dan tidak ada lagi cela hukum lain," kata dia.
Untuk itu, untuk pilkada selanjutnya agar pelanggaran terstruktur sistematis dan massif (TSM) ditangani sebelum penghitungan suara.
"Dengan demikian diskualifikasi salah satu Paslon bisa dilakukan sebelum hari pemungutan suara," kata Mikdar Ilyas.
( Tribunlampung.co.id / Kiki Adipratama )