Baca tanpa iklan
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Kelangkaan minyak goreng di pasaran saat ini menjadi isu hangat di tengah masyarakat. Tak hanya di Lampung, tetapi juga secara nasional.
Tak hanya langkah, harga minyak goreng pun melonjak. Tak hanya para pelaku usaha rumah makan dan juga UKM jajanan yang mengeluh.
Para ibu rumah tangga pun menjerit dengan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng saat ini.
Untuk melihat situasi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng saat ini, Tribun Lampung melakukan wawancara khusus dengan Ketua DPW APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) Provinsi Lampung Herman Malano.
Minyak goreng langka belakangan ini, termasuk di pasar. Tanggapan Anda?
Baca juga: Wawancara Eksklusif dengan Kepala BKKBN Perwakilan Lampung Rudy Budiman tentang Penanganan Stunting
Sebagai pengurus APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Selurih Indonesia) Provinsi Lampung kami sangat prihatin dan ini mengganggu kelancaran pedagang kami yang ada dipasar dimana mereka punya langganan minyak goreng.
Sedangkan minyak goreng sulit didapat dan ini penyebabnya ini kami juga kurang tahu. Sebetulnya pemerintahlah yang lebih tahu dari hulunya kenapa bisa.
Kelangkaan minyak goreng ini apakah juga menjadi pembicaraan di APPSI Lampung?
Benar dan sangat menjadi perbincangan kami, kami sebagai pengurus mendapatkan keluhan dari para pedagang.
Kami memberikan keterangan apa adanya sesuai kapasitas dan pengetahuan kami tentang minyak goreng.
Baca juga: Disperindag Lampung Minta Perusahaan Sisihkan 20 Persen Minyak Goreng
Harapan kami kepada pemerintah dalam sidak itu bukan solusinya dan harusnya droping pasar itu solusi yang terbaik.
Droping pasar minyak goreng murah dan APPSI Lampung siap mendistribusikan minyak goreng tersebut kepada anggota se Provinsi Lampung.
Menurut APPSI Lampung, apa faktor langkanya minyak goreng?
Faktor langkanya minyak goreng itu menurut APPSI Lampung memang dari hulunya mungkin harga minyak sawit itu mahal sehingga sawit itu diekspor.
Sayang sekali Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak memperhitungkan kebutuhan sawit di dalam negeri.
Kenapa diloloskan ekpornya tanpa menghitungkan secara rinci kebutuhan didalam negeri sehingga terganggu.
Pengusaha itu mencari keuntungan, untung yang besar diekspor maka mereka ekspor dan kelangkaan dalam negeri itu tanggungjawab dari pemerintah.
Diharapkan kepada pemerintah bisa bijak dalam situasi ini, apalagi ini kebutuhan pokok sangat strategis dan vital.
Apalagi sebentar lagi mau menjelang lebaran dan kebutuhan yang meningkat. Dengan kelangkaan ini ada jutaan UMKM atau produsen makanan ringan itu menggoreng tapi sekarang harus berhenti.
Diharapkan kepada kepala daerah harus membuat satu BUMD bergerak dibidang kebutuhan pokok.
Soal harga, HET dari pemerintah Rp 14.000 per liter untuk minyak goreng premium, tapi kenyataannya banyak warga mengeluh membeli di atas HET itu. Bagaimana ini?
Sebelumnya dimana Mendag Lutfhi beberapa waktu lalu mengeluarkan statement harga minyak pada Februari 2022 dengan harga Rp 14 ribu perliternya.
Solusinya itu pemerintah melalui izin-izin itu ada kapasitas dan setop dulu ekspornya sawitnya. Kebutuhan dalam negeri harus diutamakan rakyat Indonesia dulu bukan eksportir yang menjadi kaya mana tambah kaya.
Secara moral mereka tidak mempertimbangkan bagaimana kesulitan masyarakat yang mau hidup. Saya rasa sebagai orang timur itu sudah menyalahi.
Pemerintah daerah melalui tim gabungan sudah cukup masif melakukan sidak, termasuk di pasar. Tanggapan Anda?
Selama ini kalau ada kelangkaan sana yang normatif sidak dan itu bukan solusinya. Kalau pemda itu mencari kepusat melalui BUMD dan itu tugasnya.
Saat ini Bulog dirinya tidak pernah mendengarnya mengcover minyak goreng.
Soal dugaan penimbunan minyak goreng, bagaimana?
Kalau ada pengusaha yang menimbun minyak goreng disaat rakyat menderita itu mencari uang itu pengusaha yang tidak bermoral.
Adanya hukum dan tindak tegas persoalan hukum harus jalan, minimarket yang kemarin di Pringsewu harus diproses hukum dan pemda harus cabut izinnya.
Anggota APPSI Lampung tidak pernah menimbun minyak dan tidak ada modalnya. Mereka yang menimbun minyak itu pemilik minimarket.
Ada komitmen dari APPSI bahwa pedagang pasar tidak akan menimbun minyak goreng?
Walaupun ada niat saya tahu anggota saya tidak ada modal dan tidak mungkin menimbun. Yang menimbun itu spekulan dan pedagang pasar itu punya modal yang pas-pasan.
Baca juga: Minyak Goreng Langka, Polisi di Lampung Barat Sidak Minimarket
Diharapkan kepada gubernur dan bupati serta wali kota untuk membuka keran impornya. Kalau tidak impor maka rakyat akan menderita.
Apalagi masyarakat yang selalu antri membeli minyak.
(Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra)