Baca tanpa iklan
"Yang jelas Bawaslu sudah mengingatkan, jadi ke depan tidak ada lagi ASN yg tidak tau atas batasan-batasan seorang ASN diranah suksesi 2024 nanti," tegas Irwansyah.
Lanjut, pelanggaran netralitas ASN yang paling rentan adalah dukungan keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang yang diberikan baik secara langsung atau tidak kepada peserta pemilu lewat media sosial.
“Ini harus dihindari oleh PNS agar tidak terkena sanksi,” katanya.
Heri Kiswanto selaku Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat juga mengingatkan, agar para ASN selalu menjaga netralitasnya menjelang pemilu dan pemilihan agar terbinanya iklim pemilu 2024 mendatang .
"Karena sudah dimulainya tahapan, maka kami menghimbau ASN untuk berhati-hati dan cerdas dalam menggunakan media sosial," tegas Heri.
Selanjutnya, Heri menyampaikan pengawasan Bawaslu tidak hanya pada penyelenggara dan peserta pemilu namun juga terkait netralitas ASN, Pemerintah Daerah sampai pemerintah pekon.
"Dalam upaya pencegahan Netralitas ASN kita teruskan dan kita layangkan Surat kepada Bupati Kabupaten Pesisir Barat dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Sekabupaten Pesisir Barat dan Peratin-Peratin," jelasnya.
Heri Mengingatkan, para ASN untuk berhati-hati dalam bersikap untuk menjaga netralitasnya termasuk dalam membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pihak atau calon tertentu.
Pasalnya di era digital dan media sosial saat ini netralitas ASN sangat mudah tercemar.
Bahkan karena hal sepele termasuk meyukai unggahan salah satu pasangan calon peserta Pemilu di media sosial.
"Jika indikasi tidak netralnya ASN didapati Laporan atau oleh pihaknya sebagai temuan, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat akan menjadikannya sebagai temuan dan melakukan tindakan serta pengkajian untuk ditindaklanjuti," ucapnya.
Heri menambahkan, hal tersebut menjadi kewaspadaan serius, karena tidak menutup kemungkinan terjadi di Pemilu di 2024 ini.
Heri berharap dengan dikirimkan surat tersebut maka terwujudnya pegawai ASN yang netral dan profesional juga terselenggaranya Pemilihan umum dan Pemilihan yang berkualitas dapat terwujud sesuai harapan semua lapisan khususnya masyarakat Pesisir Barat.
(Tribunlampung.co.id/ Saidal Arif)