Baca tanpa iklan
"Tanahnya kabupaten, tetapi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangunnya," kata Sadariah.
Adanya peraturan dan Undang-undang nomor 23 sehingga menjadi kewenangannya pemerintah provinsi.
Sadariah mengatakan, DKP Lampung juga setiap bulan selalu melakukan pengawasan telur penyu.
"Jadi telor penyu itu setiap bulan kami pantau apakah tersedia, dan termasuk bagaimana pengambilannya," kata Sadariah.
Baca juga: Insentif Pengelola Konservasi Penyu di Pesisir Barat Sangat Memperhatinkan
Baca juga: Warga Pesisir Barat Lampung Keluhkan Antrean Panjang di SPBU Menyancang
"Kalau kami pasti setiap bulan ke Pesisir Barat untuk melihat kondisi di sana, pembinaan pasti akan kami lakukan setiap bulannya," kata Sadariah.
Ia mengatakan, DKP Lampung selama ini hanya terkendala anggaran yang terbatas untuk pemeliharaan penyu di Kabupaten Pesisir Barat.
( Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra )