Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemprov Lampung mewacanakan akan memberikan insentif fiskal daerah pada tahun 2023 ini.

Pemberian insentif fiskal oleh Pemprov Lampung tersebut berupa penghapusan denda atau sanksi administrasi dan keringanan pokok pajak yang kerap disebut pemutihan pajak.

Adapun objek insentif fiskal yang diberi Pemprov Lampung yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Hal itu disebutkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Adi Erlansyah, dalam keterangannya pada Selasa (7/2/2023).

Baca juga: Samsat Pesawaran Menyosialisasikan Program Pemutihan Pajak Kendaraan 2022

Adi Erlansyah mengatakan, pihaknya masih mempersiapkan pemberian layanan penghapusan sanksi administrasi dan keringanan pokok pajak .

Menurutnya, persiapan akan selesai dalam waktu dekat dan segera diumumkan kepada warga Lampung.

"Sedang dalam kajian pemutihan pajak dan segera akan disusun dalam bentuk peraturan gubernur," kata Adi Erlansyah.

Nantinya setelah selesai dalam bentuk aturan tertulis, rencana pemutihan pajak kendaraan bermotor itu, kata Adi Erlansyah, masih perlu dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan menteri.

"Setelah itu baru dilaksanakan pemutihan pajak kendaraan bermotor," tambah Adi Erlansyah.

Ia pun mengatakan, akan menyegerakan hal itu.

Pemutihan pajak sendiri dilakukan untuk membebaskan kendaraan warga Provinsi Lampung dari kebijakan penghapusan data kendaraan. 

Hal itu seperti diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 74, yakni terkait penghapusan data kendaraan yang akan diterapkan pada tahun ini.

Dalam beleid undang-undang tersebut, penghapusan data kendaraan akan dilakukan jika pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang kendaraan bermotornya.

Adapun tidak dilakukannya registrasi ulang data kendaraan bermotor itu terhitung setelah dua tahun usai masa berlaku STNK habis.

Adi Erlansyah memperkirakan, pelayanan pemutihan pajak nantinya diharap akan hadir beriringan dengan HUT Provinsi Lampung pada Maret nanti.

Atau jika molor, maka layanan itu akan dimulai pada April kemudian.

"Kita harapkan nanti di bulan April 2023, Pemprov Lampung bisa melaksanakan program ini," imbuhnya.

Baca juga: Bapenda Lampung Raup Rp 218 Miliar dari Pemutihan Pajak Kendaraan

Adi Erlansyah mengimbau, agar masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan atas insentif fiskal itu.

Karena kebijakan serupa sempat hadir pada 2021, namun Pemprov Lampung mengklaim saat itu program pemutihan pajak kendaraan bermotor belum optimal.

Hal itu karena rendahnya partisipasi masyarakat yang dimungkinkan juga karena pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19.

Saat itu, program ini berlangsung dari 1 April 2021 hingga 30 September 2021.

Dalam waktu tersebut, Bapenda Provinsi Lampung mencatat mendapatkan pendapatan sekitar Rp 218 miliar.

(Tribunlampung.co.id / V Soma Ferrer)