TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Barat - Massa aksi damai yang merupakan honorer di Lampung Barat, Lampung mulai bergerak ke kantor bupati setempat.

Sekitar 1.500-an honorer berstatus R2 dan R3 di Lampung Barat itu terlihat mengenakan seragam putih hitam lengkap dengan atribut demo.

Nampak banner-banner berisi tulisan kekecewaan terhadap seleksi PPPK tahap I di Lampung Barat dibentangkan oleh massa aksi damai.

Adapun sebelumnya ribuan honorer itu berkumpul di titik pertama yakni Lamban Pancasila sejak pukul 7.30 WIB hingga 9.30 WIB.

Direncanakan, massa akan menggelar aksi damai di depan kantor bupati dan dilanjutkan ke kantor DPRD setempat.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 1.500-an tenaga non ASN atau honorer di Lampung Barat, Lampung akan mengadakan aksi damai.

Aksi damai akan dilakukan ribuan honorer Lampung Barat itu di depan Kantor Bupati dan DPRD Lampung Barat besok, Rabu (22/1/2025).

Wakil Korlap Aksi Damai, Dian Wijaya mengatakan, inti dari aksi itu bakal menolak PPPK Paruh Waktu bagi honorer di Lampung Barar yang berstatus R2 dan R3.

“Ada 1.500-an honorer berstatus R2 dan R3 pasca seeksi PPPK lalu. Itu direncanakan menjadi PPPK Paruh Waktu,” ujarnya, Selasa (21/1/2025).

“Kami menolak itu. Ini hajad kami semua demi kemajuan dan kesejahteraan bagi kami yang sudah mengabdi lama,” sambungnya.

Selain itu, setidaknya ada sebanyak empat tuntutan yang akan disampaikan ribuan honorer tersebut pada aksi damai besok.

Tuntutannya antara lain yaitu diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu, transfaransi verifikasi data honorer yang aktif dan tidak aktif.

Lalu tidak ada pengangkatan CPNS sebelum pengangkatan honor ke PPPK Penuh Waktu yang terdata di database BKN dan kunci database BKN.

“Kami menuntut transparansi keadilan soal adanya honorer siluman, yang tidak pernah bekerja ketika ada pengangkatan mereka diterima,” tuntutnya.

“Dan kalau bisa kuota PPPK 2025 ditambah dan dahulukan yang tersata di database. Lalu database dikunci dan dihabisin dulu yang ada,” terusnya.

Aksi ini menjadi bentuk keresahan honorer soal kejanggalan seleksi PPPK lalu dan bentuk meminta keadilan atas pengabdian mereka selama ini.

“Anak honorer jangan dipandang sebelah mata sama pimpinan, selama ini kami tidur, dan sekarang kami akan aksi,” tuturnya.

Dalam hal ini, ia menyatakan, seluruh honorer yang ada di pelosok wilayah Lampung Barat pun akan ikut turun ke lapangan.

“Teman-teman dari pelosok Lampung Barat pun pada mau ikut turun semua, ya karena memang ini hajad kami,” tegasnya.

“Seperti teman-teman dari ujung Suoh, Ujung Rembun Lumbok Seminung, dan lainnya akan ikut turun semua,” terusnya.

Terakhir ia berharap agar Pemkab Lampung Barat dan DPRD setempat bisa ikut turun mendengarkan keluh kesah honorer.

Sebab menurut Dian, pihaknya bakal menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak didengar oleh pemerintah.

“Semoga besok pemkab dan DPRD bisa turun dengarkan suara kami, jika tidak ada hasil akan kita adakan demo yang lebih besar lagi,” harapnya.

“Aksi akan kita gelar di sini lagi. Dan nanti tanggal 3 Februari di Jakarta ada aksi juga, ada perwakilan dari Lampung Barat,” pungkasnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Bobby Zoel Saputra)