Selain itu, kata Syukron, pemerintah pusat juga telah mengeluarkan statemen bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi anggaran prioritas pada program bidang pendidikan maupun kesehatan.

"Kita juga berkomitmen untuk mengawal hal ini, termasuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat, komisi terkait di DPR RI, termasuk juga dengan pemerintah daerah," imbuhnya.

Kedua, kata Syukron, mahasiswa mengangkat masalah isu pelanggaran HAM di Lampung. Di mana mahasiswa mencontohkan yang terdekat terkait penggusuran lahan di Sabah Balau, Lampung Selatan.

"Bukan cuma Sabah Balau, mahasiswa berharap kejadian pelanggaran HAM maupun tindakan represif terhadap masyarakat terkait penindakan hukum jangan sampai terulang lagi, dan kami berkomitmen untuk mengawal hal ini," kata dia.

Ketiga, terkait masalah penanganan sampah maupun banjir di Bandar Lampung, Syukron mengatakan bahwa isu ini sebenarnya bukan wewenang DPRD Lampung. 

"Meski begitu, kami akan tetap menerima masukan ini untuk diteruskan kepada Pemkot Bandar Lampung, termasuk melakukan komunikasi dengan perwakilan dari fraksi kami masing-masing di DPRD Bandar Lampung," pungkasnya. 

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)