Tribunlampung.co.id, Mesuji - Pemkab Mesuji menerima kunjungan dari Pemkab Lampung Timur dalam rangka studi tiru pelaksanaan swakola untuk proyek infrastruktur.

Kunjungan itu dilakukan pada 10 April 2025 lalu di salah satu restoran yang ada di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji.

Plh Sekretaris Kabupaten Mesuji Najmul Fikri saat dikonfirmasi mengatakan, kedatangan Pemkab Lampung Timur melalui Dinas PUPR ingin belajar terkait pelaksanaan swakelola penanganan jalan, jembatan dan lain sebagainya.

"Kunjungan Pemkab Lampung Timur melalui Dinas PUPR tersebut dihadiri oleh kepala dinasnya sekaligus jajaran terkait untuk belajar pelaksanaan swakelola, khususnya untuk menangani persoalan jalan," ujarnya, Minggu (13/4/2025).

Kiki, sapaan akrabnya, menyebut pihaknya telah memaparkan terkait pelaksanaan swakelola dan keunggulannya termasuk landasan hukumnya yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 sebagainya diubah pada Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dijelaskannya, mengenai swakelola jika diperbandingkan secara apple to apple dengan kontraktual tentunya lebih efektif dan efisien.

Mengingat secara anggaran lebih efisien dan efektif penanganannya dan mutu kualitasnya itu bisa diperbandingkan.

"Untuk saat ini tentunya kami sangat percaya diri terkait program swakelola yang telah kami jalankan, karena memang sudah terbukti kualitas yang kita bangun dari  2017 sampai hari ini juga masih bertahan cukup baik," ungkapnya.

Padahal cukup diketahui banyak kendaraan dengan tonase melebihi kapasitasnya melintasi jalan tersebut.

Selain efektif dan efisien dari kualitasnya dan anggarannya yang hemat, secara ketenagakerjaan juga bisa meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga terciptanya lapangan pekerjaan.

"Karena  terkait tenaga kerja lokal yaitu masyarakat Mesuji kita latih kita buatkan sertifikasi biar tidak melanggar Undang-undang Jasa Konstruksi," ucapnya.

Kemudian, jika terdapat kekhawatiran akan membunuh kontraktor yang ada dengan diterapkannya swakelola tersebut tentu saja tidak demikian.

Menurutnya, dengan diterapkannya sistem swakelola ini akan banyak membuka peluang baru bagi kontraktor.

Misalnya jika pada sistem kontraktual hanya satu proyek pembangunan jalan saja yang dilelang untuk menangani persoalan jalan maka dengan adanya swakelola ini bisa ada empat proyek sekaligus.

Seperti proyek pengadaan bahan material pasir, semen, batu split dan pengadaan material untuk perlengkapannya.

"Jadi sebenarnya kalau kekhawatiran kawan-kawan dari Pemkab Lampung Timur akan membunuh kontraktor lokal tentunya tidak juga bahkan dengan satu ruas jalan yang kita tangani itu akan lebih lebih banyak pengadaan yang ditawarkan," jelasnya.

Bahkan, kata dia, Kabupaten Lampung Timur bisa lebih diuntungkan karena bukan wilayah gambut sehingga kontur tanahnya relatif stabil.

Selain itu, potensi sumber daya alam di Lampung Timur memiliki material pendukung mulai dari batu, pasir hingga air tersedia dan memiliki kualitas yang baik.

"Sedangkan untuk Mesuji sumber daya alamnya terbatas karena tidak memiliki batu. Kemudian pasir lokalnya tidak cukup baik untuk dimanfaatkan serta kontur wilayahnya lahan gambut," imbuhnya.

Ditambahkan Kiki, dengan adanya swakelola maka pembangunan di wilayah setempat akan mendapatkan banyak keuntungan.

Sebab, pemerintah daerah memiliki fasilitas pendukung seperti alat berat yang tersedia untuk menangani persoalan infrastruktur secara responsif.

"Ketika kita mempunyai tim swakelola dan alat berat pendukung maka pelayanan bisa lebih responsif melayani kebutuhan masyarakat khususnya di bidang infrastruktur jalan jembatan, irigasi dan drainase," sebutnya.

Menurutnya, bukan hanya untuk konteksnya pembangunan dan pemeliharaan termasuk juga untuk penanganan ketika terjadi bencana alam.

Misalnya saja ada jalan dan jembatan yang putus karena faktor bencana alam.

"Coba saja dibayangkan kalau semua itu dikontraktualkan kita nggak punya tim swakola maka penanganan atau pelayanan kepada masyarakat itu menjadi lebih rumit dan lebih lambat," ungkapnya.

"Ketika ada bencana jalan putus bayangkan harus buat tim perencana dulu terus lelang dan pelaksanaannya belum lagi dalam pengawasan kan seperti itu kan jadi untuk menangani satu jalan atau jembatan yang putus saja itu bisa butuh waktu," sambungnya.

Sedangkan dengan swakelola ini penanganan bisa lebih responsif.

Masih kata dia, untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan dukungan dari kepala daerahnya.

Mengingat, dalam hal pelaksanaan swakelola dibutuhkan fasilitas yang mendukung seperti alat berat ekskavator, truk mixer ataupun vibrator compact.

"Jadi yang terpenting itu kuncinya bukan kehebatan kepala dinasnya. Tetapi kuncinya adalah bagaimana ada goodwill atau niatan baik dari pimpinan tertinggi, dalam hal ini bupatinya," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/M Rangga Yusuf)