Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Menjelang tahun ajaran baru, sejumlah isu mencuat terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). 

Mulai dari keterbatasan jumlah sekolah negeri, persoalan zonasi, hingga masih banyaknya wilayah blank spot yang belum memiliki fasilitas pendidikan setara.

Untuk menjawab berbagai polemik tersebut, berikut wawancara eksklusif bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico dalam podcast di studio Tribun Lampung, Sabtu (24/5/2025).

Bagaimana Dinas Pendidikan memastikan program gubernur di bidang pendidikan berjalan sesuai harapan?

Kami sedang memastikan seluruh satuan pendidikan yang jadi kewenangan kita sejalan dengan pemerintah pusat dan daerah.

Kami memantau, ingin memastikan program gubernur di bidang pendidikan berlangsung sesuai harapan. 

Dalam perjalanannya, Dinas Pendidikan telah mengeluarkan 23 ribu lebih ijazah yang tertahan di sekolah.

Terkait SPMB, bagaimana Dinas Pendidikan memastikan prosesnya berjalan sesuai harapan, mengingat banyak polemik seperti zonasi dan terbatasnya sekolah negeri di Lampung?

Ada empat jalur khusus untuk masuk sekolah menengah, baik SMA dan SMK negeri di Lampung. Pertama, jalur afirmasi (kuota) 30 persen, jalur domisili yang dulu zonasi 30 persen, jalur mutasi 5 persen, lalu jalur prestasi akademik 24 persen, dan non-akademik 11 persen. 

Dalam prosesnya, kami akan cek fakta mengenai semua jalur. Kita tidak mau ada titipan atau cacat secara proses. Ini bakal diantisipasi.

Cara apa yang bakal dilakukan untuk mengatasi persoalan SPMB?

Kami akan bentuk tim khusus dari sekolah untuk memastikan calon siswa benar-benar dalam jalurnya. Semua pihak sekolah nanti bakal terlibat, termasuk tim operator.

Kita tidak ingin karena suatu kepentingan menghilangkan hak siswa. Kita bakal lakukan penguatan menjelang proses SPMB yang akan digelar bulan depan.

Bagaimana upaya dinas untuk mengatasi wilayah blank spot yang tidak ada sekolah negerinya?

Ke depan, kami akan bentuk tim juga untuk eksisting wilayah yang kemudian diusulkan untuk membangun sekolah-sekolah baru di wilayah blank spot. Kita ada aplikasi Krisna, kita juga ada aplikasi Ruang menghimpun data. Jadi melalui itu kita bisa cek apa saja yang dibutuhkan di wilayah-wilayah tertentu, apakah pembangunan atau perbaikan sekolah.