Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Provinsi Lampung menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif. 

Beberapa tempat kuliner dan wisata di Lampung sudah menyediakan sistem pembayaran non tunai atau QRIS.

Pengamat Ekonomi Lampung Erwin Octavianto mengatakan, pembayaran dengan menggunakan QRIS sudah menjadi tren di Lampung.

"Pembayaran non tunai atau QRIS dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan adanya pergeseran besar dalam pola transaksi di masyarakat, terutama di sektor kuliner dan pariwisata," ujarnya, Jumat (8/8/2025).

"Salah satu perubahan paling mencolok adalah semakin maraknya penggunaan sistem pembayaran non tunai, khususnya melalui QRIS," sambungnya.

Menurutnya, fenomena ini bukan sekadar tren, tetapi merupakan bagian dari transformasi digital yang saat ini sedang didorong secara masif oleh pemerintah, termasuk oleh Bank Indonesia melalui gerakan nasional non tunai.

Ia mengatakan di banyak tempat wisata dan pusat kuliner, penggunaan QRIS menjadi pilihan utama, bahkan dalam beberapa kasus menggantikan transaksi tunai sepenuhnya. 

Lebih lanjut Ianjut ia menjelaskan, dari sisi pelaku usaha, penggunaan QRIS memberikan banyak keuntungan yang signifikan. 

"Para pengusaha kuliner dan pelaku pariwisata kini dapat melakukan transaksi lebih cepat dan efisien tanpa perlu repot menghitung uang kembalian atau menyediakan uang kecil," ujarnya.

Selain itu, menurutnya sistem ini juga mampu meningkatkan keamanan usaha karena mengurangi risiko penyimpanan uang tunai di tempat. 

"Yang tidak kalah penting, seluruh transaksi yang dilakukan secara digital melalui QRIS tercatat secara otomatis, sehingga pelaku usaha bisa memiliki pembukuan keuangan yang lebih tertata, bahkan dapat digunakan sebagai dasar pengajuan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan," paparnya.

Ia mengatakan pembayaran dengan menggunakan sistem QRIS memiliki dampak terhadap pemerintah daerah cukup besar. 

Dengan meningkatnya transaksi digital, pemerintah daerah mendapatkan akses terhadap data ekonomi yang lebih transparan dan akurat.

"Ini sangat penting dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah, baik dari sisi pajak restoran, pajak hotel, maupun retribusi tempat wisata," ujarnya.

Melalui ekosistem digital ini, ia menjelaskan, pemerintah juga lebih mudah memantau perkembangan sektor informal dan UMKM, serta menyusun kebijakan yang lebih berbasis data.