TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta - Terungkap alasan sebenarnya Hasto Kristiyanto tak diumumkan sebagai sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan atau PDIP saat Kongres IV April 2025 di Bali.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aryo Seno Bagaskoro, mengungkap alasan mengapa Hasto Kristiyanto baru dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP periode 2025-2030.

Dikutip dari Tribunnews.com, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali mengangkat Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP dan resmi melantiknya pada Kamis (14/8/2025), hari ini.

Pelantikan Hasto dilakukan sebelum rapat pleno perdana Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP periode 2025-2030 digelar di Kantor DPP PDIP.

Ini menjadi kali ketiga Hasto Kristiyanto menjabat sebagai Sekjen PDIP.

Sekretaris partai dalam politik merupakan seorang pejabat senior dalam sebuah partai politik yang bertanggung jawab atas pekerjaan politik organisasi dan harian.

Sebelumnya, pada 2014, Hasto diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDIP, menggantikan Tjahjo Kumolo yang ditugaskan menjadi Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri).

Ia baru resmi diangkat menjadi Sekjen PDIP periode 2015-2020 dalam Kongres IV PDI Perjuangan yang digelar pada 8-11 April 2015, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali.

Kemudian, dalam Kongres V PDIP yang diadakan di Nusa Dua Bali pada 8-10 Agustus 2019, Hasto Kristiyanto dilantik menjadi Sekjen PDIP untuk masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025.

Baru Dilantik Hari Ini, Bukan Saat Kongres VI PDIP Awal Agustus 2025 Lalu

Ada yang unik dari pelantikan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk ketiga kalinya ini.

Penunjukannya tidak diumumkan pada Rapat Kerja Nasional atau Rakernas dalam Kongres VI PDIP yang digelar pada 1-3 Agustus 2025 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kuta Selatan, Badung, Bali lalu.

Saat Kongres VI PDIP tersebut, Megawati Soekarnoputri yang ditunjuk lagi sebagai Ketua Umum PDIP masih merangkap jabatan sebagai Sekjen PDIP sejak Hasto Kristiyanto resmi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Harun Masiku, Kamis (20/2/2025) lalu. 

Hasto ditunjuk sebagai Sekjen PDIP periode 2025-2030 hanya dua pekan setelah ia bebas dari penjara berkat amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto pada Jumat (1/8/2025) lalu.

Dengan amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap Hasto Kristiyanto dihapuskan. 

Adapun sebelumnya, Hasto divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta (subsider 3 bulan kurungan) terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku dan dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Hakim telah menyatakan Hasto terbukti bersalah atas suap Rp400 juta, tetapi tidak terbukti merintangi penyidikan.

Adapun Harun Masiku sendiri masih buron sejak operasi tangkap tangan KPK pada 8 Januari 2020. 

Kenapa Tak Diumumkan di Rakernas atau Kongres VI PDIP di Bali Awal Bulan Lalu?

Aryo Seno Bagaskoro, yang pernah menjadi juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, menerangkan bahwa baru dilantiknya Hasto adalah efek kejut tambahan tentang sosok yang akan menjadi Sekjen PDIP di periode 2025-2030.

"Ya, saya rasa, ini kan malah justru menambah efek kejut gitu, ada yang dinantikan dari siapa yang kemudian menjadi sekjen partai," jelasnya, dikutip dari tayangan KompasPetang yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Kamis (14/8/2025).

Seno pun menyoroti perjalanan politik Hasto Kristiyanto yang dramatis, dari terjerat kasus Harun Masiku hingga mendapat amnesti dari presiden.

Menurutnya, alasan pemberian amnesti ini justru menegaskan bahwa kasus yang menjerat Hasto tersebut bernuansa politis.

"Apalagi kita tahu bagaimana perjalanan yang sungguh dramatis di dalam dinamika politik yang berkaitan dengan Mas Hasto Kristiyanto," ujar Seno.

"Justru amnesti yang diberikan Presiden Prabowo, yang kami menghormati dan berterima kasih atas gestur dan keputusan tersebut, itu membuktikan bahwa kasus yang dihadapi oleh Mas Hasto Kristiyanto itu bernuansa politis," imbuhnya.

Menurut Seno, Prabowo telah melaksanakan komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang bernuansa politis.

"Dan itu pun disampaikan bahwa di dalam pemerintahan Presiden Prabowo, case yang dilandasi politik itu akan diselesaikan dan beliau commit atas komitmen itu. Oleh karena itu, buat kami ini menjadi suatu case politik yang dramatis sekali gitu ya. Dan kemudian hari ini kembali Mas Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai sekjen partai," jelas Seno.

Seno juga menilai, kasus Harun Masiku ini menjadi pengalaman spiritual bagi Hasto Kristiyanto.

Bahkan, Hasto Kristiyanto yang disebutnya tetap produktif menulis buku dan gigih mulai menggarap skripsi S1 Hukum di dalam penjara menjadi penyulut semangat bagi semua kader PDIP.

"Saya rasa justru pengalaman itu menjadi pengalaman yang sangat spiritual bagi Mas Hasto secara pribadi," kata Seno.

"Di dalam penjara, beliau menulis dengan tulisan tangan, ada setidaknya tujuh judul buku," tambahnya.

"Beliau juga, meskipun sudah memiliki dua gelar doktor dari UI dan dari UNHAN, tetapi saat ini mendaftar sebagai mahasiswa S1 kuliah hukum dan sudah menulis skripsinya," jelasnya.

"Jadi, kuliah belum mulai tapi skripsinya sudah mulai dan saat beliau masih tahanan, sudah mulai menyusun untuk skripsi. Artinya malah menjadi sangat produktif bagi beliau dan ini menjadi suatu apa ya semangat bagi semua kader PDI Perjuangan," tandasnya.

Baca juga berita terkini lain