Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh partai politik, termasuk Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Ajakan itu disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) VI PKS Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung, Minggu (24/8/2025).

Menurut Mirza, politik harus melahirkan keputusan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, hingga kualitas pendidikan, yang semuanya ditentukan oleh regulasi serta kebijakan politik.

“Lampung tidak akan bisa keluar dari persoalan kemiskinan dan pengangguran tanpa adanya sinergi semua pihak,” tegasnya.

Mirza menyoroti kondisi Lampung yang masih menghadapi tingkat kemiskinan dan pengangguran cukup tinggi meski daerah ini kaya sumber daya alam. Data menunjukkan angka pengangguran terbuka di Lampung mencapai 10,67 persen atau di atas rata-rata nasional.

Sementara hanya 62 persen lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA, dan hanya 21 persen lulusan SMA yang berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi.

“Ironisnya, dari 30 ribu lulusan sarjana per tahun, hanya sekitar 3 persen yang bisa bekerja sesuai bidangnya,” jelas Mirza.

Ia juga menyinggung persoalan distribusi hasil pertanian, terutama gabah. Menurutnya, mayoritas gabah Lampung justru keluar daerah sehingga masyarakat lokal harus membeli kembali beras dengan harga lebih mahal.

“Kebijakan pelarangan ekspor gabah sempat membuat penggilingan padi di desa hidup kembali,” ungkapnya.

Selain itu, Mirza menekankan pentingnya pendidikan murah dan berkualitas.

“Kuncinya ada pada pendidikan. Pendidikan harus murah dan kualitas pengajarannya harus bagus. Kalau tidak, bonus demografi justru bisa menjadi bencana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mirza mengajak partai politik, khususnya seluruh pimpinan dan kader PKS yang hadir, untuk berkolaborasi memperjuangkan kebijakan pro-rakyat.

“Politik yang stabil dan regulasi yang tepat akan membawa Lampung keluar dari kemiskinan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan partai politik menjadi kunci,” kata Mirza.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Lampung Ade Utami Ibnu menegaskan pentingnya menghadirkan politik yang benar-benar berpihak kepada rakyat.

Menurut Ade, politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan semata, melainkan harus menjadi jalan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan, serta menyejahterakan masyarakat.

“Politik adalah alat perjuangan. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir dari politik memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan justru menambah beban hidup mereka,” ujarnya.

Ade menambahkan, Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, hingga kelautan. Namun potensi tersebut sering kali belum memberi nilai tambah optimal bagi masyarakat.

Karena itu, ia mendorong adanya kebijakan yang berpihak pada petani, nelayan, dan kelompok kecil lain agar mereka mendapatkan keadilan.

Selain itu, Ade menyoroti pentingnya membangun generasi muda yang berpendidikan, sehat, dan berdaya saing.

“Kalau anak-anak kita tidak dapat akses pendidikan dan pekerjaan, bonus demografi justru akan menjadi beban,” jelasnya.

Ade mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat sipil, untuk membangun kolaborasi menghadirkan politik yang solutif, bukan sekadar janji.

“Mari kita jadikan politik sebagai sarana ibadah dan perjuangan, agar Lampung lebih maju dan rakyatnya sejahtera,” pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)