PTPN I dan Dinamika Kota Medan: Antara Sejarah Perkebunan dan Optimalisasi Aset

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Sejarah PTPN I di Sumatera Utara, terutama di Deli Serdang adalah fakta tentang eksistensi dan keniscayaan.

Prof. Dr. Phil. Ichwan Azhari, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan menyebut, evolusi kehidupan manusia akan berbanding lurus dengan perubahan tata ruang wilayah.

Pakar sejarah dan ilmu filologi itu mengatakan, jika lahan PTPN I pada masa lampau adalah Kawasan hutan, maka pada perkembangannya niscaya menjadi kota dengan ekosistem yanag saling menguatkan.

“Pada awalnya, pusat peradaban Sumatera Timur itu ada di Kawasan Deli Serdang, Belawan. Namun, Pemerintahan Belanda kemudian membuka pusat ekonomi baru di wilayah yang sekarang disebut Medan," kata profesor kelahiran 1961 itu.

Artinya, perkembangan wilayah akan mengikuti dinamika masyarakatnya. Kalau dulu lahan PTPN I di Deli Serdang itu terasa jauh, sekarang sudah di dalam kawasan kota.

"Maka, alih fungsi lahan bukan mustahil. Bahkan, menjadi kebutuhan jika aspek maslahatnya lebih besar dari mudharatnya,” lanjutnya.

Ichwan Azhari berkisah panjang tentang sejarah PTPN I yang semula merupakan perusahaan milik Belanda di Sumatera Utara. 

Lebih detail, Ichwan merunut asal muasal komoditas tembakau Deli yang pada masa lampau merajai reputasi rokok hingga negeri-negeri Eropa. 

“Sejarah perkebunan di Sumatera Timur jauh lebih kompleks dari yang selama ini dipahami. Tembakau adalah komoditas lokal yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, jauh sebelum Belanda datang," katanya.

"Namun, kedatangan kolonial dan migrasi besar-besaran tenaga kerja mengubah struktur sosial dan demografi daerah ini secara drastis. Sebuah ironi historis terungkap: suku Melayu, sebagai pemilik asli tanah, kini kehilangan hutan komunalnya akibat rezim perkebunan yang terus berlanjut hingga masa PTPN,” terus Ichwani.

Beberapa akademisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan menyatakan hal senada dengan Ichwan Azhari.

Prof. Dr. Fajar Pasaribu, gur besar ilmu manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengatakan, tata ruang wilayah akan erat kaitannya dengan aspek ekonomi kewilayahan.

Ia akan terbentuk seiring spora ekonomi yang tumbuh di wilayah tersebut.

Relasi ini, kata Fajar Pasaribu, bisa berlaku dua arah. Selain aspek ekonomi dulu yang tumbuh lalu diikuti perkembangan tata ruang wilayah, pada banyak kasus juga terjadi tata ruang wilayah yang mendahului sehingga perekonomian bertumbuh Bersama.

“Saya memandang PTPN sebagai warisan kolonial yang kini perlu beradaptasi. Alih fungsi lahan yang dilakukan adalah bagian dari kebijakan transformasi bisnis," ujarnya.