Soal Penundaan Kenaikan Tarif Tol Lampung, Hutama Karya Serahkan kepada Pemerintah

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - PT Hutama Karya menyerahkan sepenuhnya terkait penundaan tarif tol di Lampung kepada pemerintah. 

EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan, pihaknya telah melakukan penetapan penyesuaian tarif tol di Lampung sesuai dengan ketentuan.

Ia mengatakan, PT Hutama Karya menyerahkan keputusan kepada pemerintah terkait banyak pihak yang menolak atau menyuarakan kenaikan tarif tol di Lampung. 

"Untuk penundaan merupakan kebijakan pemerintah," kata Tjahjo Purnomo kepada Tribun Lampung, Jumat (2/6/2023). 

Pihaknya telah melakukan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Kami juga telah melakukan sosialiasi yang cukup lama dan untuk penundaan tersebut merupakan kebijakan pemerintah," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga siap ketika dipanggil oleh DPRD Lampung.

"Kami juga telah menyampaikan permohonan audiensi kepada DPRD Provinsi Lampung terkait penyesuaian tarif tol Bakauheni-Terbanggi Besar," terangnya.

Ia mengaku, kenaikan per kilometer (km) sebesar 60 persen, jika sebelumnya per km Rp 844 sekarang menjadi Rp 1.350.

"Kenaikan ini mengacu terhadap UU 2 tahun 2022, karena setiap dua tahun harus mengikuti kenaikan dan kami akan memenuhi SPM," 

"Jadi dengan biaya pengelolaan ini maka  akan ada penambahan fasilitas," kata Tjahjo

Sementara Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menilai, kenaikan atas dasar evaluasi memang diperbolehkan sepanjang sudah mempertimbangkan segala aspeknya. 

Meski evaluasi boleh saja dilakukan, tetapi harus melihat pemenuhan indikatornya.

"Serta melalukan survey kepuasaan pengguna jalan, dan banyak masyarakat tidak setuju dengan kenaikan tarif tol ruas Bakter," 

“Kami akan memanggil pihak HK ruas Bakter untuk meminta penjelasan dan pertimbangan secara komprehensif mengenai kenaikan tarif tol tersebut," tuntasnya.

( Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra )