Komisi III DPRD Lampung Soroti Lemahnya Kinerja OPD di Tengah Gebrakan Gubernur 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal, menyoroti langkah agresif Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di tengah kondisi defisit anggaran Pemprov Lampung.

Menurut Yozi, Gubernur telah meluncurkan berbagai kebijakan, mulai dari program pemutihan pajak, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menarik investor, mendorong alih fungsi lahan dari singkong ke jagung, menggerakkan peran BUMD, hingga mempermudah akses perizinan investasi sebagai stimulus peningkatan ekonomi daerah.

Namun hal itu tidak diimbangin dengan kinerja perangkat daerah di bawahnya.

“Etos kerja Gubernur memang terlihat masif. Namun sayangnya, tidak diimbangi dengan kinerja perangkat daerah di bawahnya. Inilah saatnya Gubernur melakukan evaluasi serius terhadap OPD yang berkaitan langsung dengan peningkatan PAD,” kata Yozi, Jumat (19/9/2025).

Politisi Demokrat ini menambahkan, dengan keterbatasan kewenangan Pemprov Lampung di sektor tambang yang hanya berwenang pada galian non-mineral dibutuhkan akselerasi dan inovasi maksimal.

Ia menilai, Lampung memiliki potensi besar dari tambang galian non-mineral yang belum digarap optimal.

“Saya minta dinas terkait memaksimalkan potensi tambang ini sebagai sumber PAD. Faktanya, banyak tambang ilegal yang justru merugikan daerah. Mereka seharusnya dirangkul dan diberi kemudahan perizinan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yozi menegaskan Komisi III DPRD Lampung akan memperketat fungsi pengawasan terhadap OPD, terutama di sektor strategis yang berkontribusi pada PAD, termasuk BUMD.

Ia juga berharap media dapat berperan aktif memberikan catatan kritis terhadap capaian maupun kelemahan OPD terkait.

“Media harus ikut mengawal dan memberi informasi terbuka kepada publik. Ini penting agar kinerja OPD dalam mendongkrak PAD benar-benar terukur dan transparan,” tambahnya.

Yozi optimistis target peningkatan PAD Lampung dapat tercapai, asalkan seluruh elemen birokrasi bergerak seirama dengan visi kerja Gubernur.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)