Marindo: Ritme Regulasi Lebih Lambat Dibandingkan Dinamika di Masyarakat

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027. 

Dalam kegiatan yang digelar di Balai Keratun, Rabu (25/2/2026), Sekretaris Provinsi Lampung Marindo Kurniawan hadir untuk mewakili Gubernur Lampung.

Membacakan sambutan tertulis gubernur, Marindo mengatakan, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Masukan tersebut dibutuhkan untuk menjawab tantangan birokrasi sekaligus keterbatasan pendanaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

“Kita sadari bersama bahwa tugas utama pemerintah adalah mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Namun pengalaman menunjukkan bahwa salah satu titik lemah birokrasi adalah kecepatan ritme regulasi yang sering berjalan lebih lambat dibandingkan dinamika pembangunan di masyarakat,” kata Marindo.

Pemprov Lampung menegaskan arah pembangunan tahun 2027 akan diselaraskan dengan program prioritas nasional serta visi pembangunan daerah menuju Indonesia Emas. 

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting, termasuk hingga ke tingkat desa.

“Sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan tiga juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program lainnya,” ujarnya.

Dari sisi indikator makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat sebesar 5,28 persen. 

Sementara tingkat kemiskinan turun hingga menyentuh angka satu digit, yakni 9,66 persen.

Meski demikian, pemerintah masih memberi perhatian khusus pada kantong kemiskinan di wilayah perdesaan.

Dalam RKPD 2027, Pemprov Lampung menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, di antaranya peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kesenjangan ekonomi, penguatan tata kelola dan tata niaga pertanian, serta hilirisasi produk pertanian mulai dari desa.

“Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil,” kata dia.

Selain itu, pembangunan infrastruktur terintegrasi juga menjadi fokus utama untuk mendukung sektor sosial, pertanian, dan ketahanan pangan.

Pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk percepatan penurunan stunting di Lampung.

Adapun tema pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi dan Industri Berbasis Potensi Daerah.” 

Pemerintah berharap perencanaan tersebut menjadi dasar percepatan pembangunan yang inklusif di Provinsi Lampung.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)