DPRD Bandar Lampung Tegaskan THR Wajib Dibayar Penuh dan Tepat Waktu

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung Asroni Paslah menegaskan, bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, PPPK, maupun karyawan swasta merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ia menyampaikan, THR adalah hak pekerja yang tidak boleh diabaikan, terutama menjelang Hari Raya Keagamaan.

"Untuk ASN dan PPPK, pemerintah daerah harus memastikan pencairan dilakukan tepat waktu sesuai regulasi dari pemerintah pusat. Sementara bagi karyawan swasta, perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat H-7 sebelum hari raya," ujar Politikus Partai Gerindra Bandar Lampung tersebut, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, DPRD melalui fungsi pengawasan akan mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung serta seluruh perusahaan agar segera merealisasikan pembayaran THR secara penuh dan tepat waktu.

"Ini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya menjelang hari raya," ujarnya.

Baca Juga THR ASN dan PPPK Bandar Lampung Sudah Dianggarkan di APBD 2026, Besaran Tunggu PP

Asroni juga memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Disnaker Bandar Lampung untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR di lapangan.

Ia juga meminta Disnaker membuka posko pengaduan serta melakukan monitoring aktif terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi menunggak THR.

"Kalau ada perusahaan yang tidak mampu membayar, harus menyampaikan kondisi keuangannya secara terbuka kepada Disnaker. Namun pada prinsipnya, ketidakmampuan bukan alasan untuk menghilangkan kewajiban," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah memiliki mekanisme pembinaan dan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku bagi perusahaan yang melanggar.

Bagi pekerja yang tidak menerima THR, Asroni mengimbau agar segera melapor ke Disnaker Bandar Lampung dengan membawa bukti hubungan kerja.

"Disnaker nantinya akan memfasilitasi mediasi hingga penegakan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran," jelasnya.

Sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hak-hak pekerja serta memastikan regulasi berjalan dengan baik demi menjaga kondusivitas dan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung.

Kadisnaker Bandar Lampung M Yudhi menyebut pihaknya hingga kini belum membuka posko pengaduan bagi karyawan swasta yang belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (3/2/2025), M Yudhi menegaskan bahwa posko pengaduan THR belum dibentuk.

"Belum," ujarnya singkat.

Ia menjelaskan, pembentukan posko pengaduan biasanya dilakukan setelah Hari Raya Idulfitri.

Menurutnya, saat ini pencairan THR dari sejumlah perusahaan juga masih belum dilakukan sehingga pihaknya belum melihat urgensi untuk membuka layanan pengaduan.

"Biasanya setelah lebaran. Kalau saat ini belum. THR-nya saja belum turun," ucapnya.

M Yudhi menambahkan, pihaknya tetap akan memantau perkembangan pembayaran THR oleh perusahaan-perusahaan di Kota Bandar Lampung.

Apabila nantinya ditemukan adanya keterlambatan atau pelanggaran pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku, Disnaker memastikan akan menindaklanjuti laporan dari para pekerja.

Sebagaimana diketahui, pembayaran THR keagamaan bagi pekerja swasta umumnya dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri dan diatur dalam regulasi pemerintah yang mewajibkan perusahaan membayarkan hak tersebut paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.

Dengan belum dibukanya posko pengaduan, para pekerja diimbau untuk tetap berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak perusahaan terkait kepastian jadwal pencairan THR.

Disnaker Kota Bandar Lampung memastikan akan membuka ruang pengaduan apabila setelah lebaran masih terdapat pekerja yang belum menerima haknya.

"Kami akan lihat perkembangannya. Kalau memang diperlukan, tentu akan kami buka posko pengaduan," tandasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )