DPRD Pringsewu Soroti Data Stunting, Minta Pemerintah Tak Andalkan Data Lama

Ringkasan Berita:

• DPRD Pringsewu menilai penanganan stunting belum optimal dan belum merata
• Minta pemerintah tidak gunakan data lama, fokus pada data lapangan (e-PPGBM/SKI)
• Penurunan angka stunting dinilai belum sesuai kondisi riil

Tribunlampung.co.id, Pringsewu – Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu menilai penanganan stunting di Bumi Jejama Secancanan belum berjalan optimal dan masih membutuhkan intervensi yang lebih terarah serta berbasis data terkini.

Meski dalam beberapa tahun terakhir angka stunting menunjukkan tren penurunan, capaian tersebut dinilai belum merata dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Ketua Komisi IV DPRD Pringsewu, Agus Irwanto menegaskan hingga saat ini belum ada rilis resmi Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025. 

Sementara pemerintah pusat telah mulai menggunakan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) sebagai rujukan data terbaru.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak lagi berpatokan pada data lama, melainkan mengutamakan data faktual berbasis lapangan, seperti e-PPGBM yang dihimpun dari puskesmas dan pekon.

“Penurunan angka stunting harus dilihat secara jernih. Jangan sampai ada klaim keberhasilan yang tidak sejalan dengan kondisi nyata masyarakat,” ujar Agus kepada Tribun Lampung, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, persoalan stunting di Pringsewu masih dipengaruhi faktor mendasar seperti gizi ibu hamil, sanitasi, akses air bersih, pola asuh, dan kondisi ekonomi keluarga. 

Hal ini menunjukkan intervensi yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh akar masalah.

Komisi IV juga menekankan pentingnya penguatan program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tepat sasaran bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita, serta terintegrasi lintas sektor berbasis data valid.

DPRD Pringsewu menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran penanganan stunting. Langkah terukur dan berbasis data terbaru dinilai menjadi kunci agar penurunan stunting benar-benar efektif di daerah.

Perkuat Intervensi 1.000 HPK

Pemerintah Kabupaten Pesawaran memperkuat strategi percepatan penurunan stunting dengan memfokuskan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), periode yang dianggap paling menentukan tumbuh kembang anak.

Fokus ini menjadi bagian dari upaya daerah untuk mengejar target penurunan stunting yang selaras dengan program nasional.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pesawaran, Trio Pranoto, mengatakan penguatan intervensi pada fase 1.000 HPK menjadi prioritas karena masa tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas kesehatan anak di masa depan.

“Periode 1.000 HPK menjadi titik paling krusial dalam pencegahan stunting, sehingga intervensinya harus diperkuat sejak awal,” kata Trio, Senin (4/5/2026).

Selain memperkuat intervensi pada ibu hamil dan balita, pemerintah daerah juga mengoptimalkan peran posyandu sebagai layanan kesehatan dasar di tingkat desa.

 Melalui posyandu, pemantauan pertumbuhan anak, edukasi gizi keluarga, hingga pemberian makanan tambahan dilakukan secara rutin.

Di sisi lain, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak juga menjadi perhatian, termasuk pelayanan antenatal care (ANC), persalinan, serta layanan neonatal. 

Pemerintah daerah turut mendorong percepatan desa bebas buang air besar sembarangan (Open Defecation Free/ODF) serta perbaikan sanitasi lingkungan.

Menurut Trio, aspek sanitasi dan akses air bersih masih menjadi faktor penting yang memengaruhi angka stunting di daerah.

“Perbaikan sanitasi dan ketersediaan air bersih tetap menjadi bagian penting dalam pencegahan stunting,” ujarnya.

Pemkab Pesawaran juga mengandalkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Meski tren stunting dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, sejumlah wilayah di Pesawaran masih menjadi perhatian karena keterbatasan akses layanan kesehatan dan sanitasi dasar.

Program penanganan di lapangan dilakukan melalui puskesmas dan posyandu, seperti pemantauan rutin pertumbuhan balita, pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK), serta kunjungan rumah bagi kelompok berisiko.

Namun, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya kondisi geografis yang beragam, keterbatasan tenaga kesehatan, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya gizi dan pola asuh anak.

Untuk memastikan intervensi lebih tepat sasaran, Dinas Kesehatan telah menerapkan sistem pendataan berbasis nama dan alamat (by name by address) yang terus diperkuat hingga tingkat desa.

Trio berharap seluruh pihak dapat terlibat aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting di Pesawaran.

“Diperlukan kerja bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan media agar target penurunan stunting bisa tercapai dan melahirkan generasi yang lebih sehat,” katanya.

(Tribunlampung.co.id / Oky Indrajaya