Hulu ke Hilir

POTENSI dan realisasi pertanian Lampung menjadi alasan Kementerian Pertanian (Kementan) berencana mengalokasikan anggaran Rp 1,4 triliun pada 2026. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai program cetak sawah baru, perbaikan irigasi, bantuan benih padi untuk 119 ribu hektare, pembasmian hama, hingga pengembangan jagung dan kedelai.

Dalam rapat koordinasi peningkatan produksi pangan di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Pemprov Lampung, pada Selasa (26/5), Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Kementan, Tin Latifah menuturkan, Lampung diharapkan bisa menjadi satu di antara daerah yang menjadi tulang punggung menuju swasembada pangan nasional. Hal itu karena Lampung mampu meningkatkan produksi gabah kering giling (GKG) dari 2,7 juta ton pada 2024 menjadi 3,2 juta ton pada 2025, atau naik 16,5 persen. Produksi beras pun ikut mengalami kenaikan dari 1,5 juta ton menjadi 1,8 juta ton pada periode yang sama.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi pertumbuhan produksi beras diperkirakan masih positif di angka 5,51 persen. Termasuk, angka luas tanam yang masih tumbuh 5,42 persen. Meski begitu, Tin mengatakan, guna meningkatkan potensi produksi padi, peningkatan luas tanam masih menjadi tugas yang mesti dipenuhi. Karena itu, Kementan mengalokasi anggaran guna mendukung pertumbuhan produktivitas pertanian di Lampung.

Swasembada pangan merupakan strategi yang perlu mendapat perhatian. Melalui swasembada, ketersediaan bahan kebutuhan pokok diharapkan bisa lebih terjamin. Stabilitas harga hingga peningkatan ekonomi dapat tercipta. Serta, kekhawatiran akibat kondisi geopolitik sebagaimana saat ini, bisa diminimalisasi.

Satu di antara upaya mewujudkan swasembada pangan adalah jaminan distribusi produk. Rantai pasokan panjang kerap membuat harga melambung tinggi di tingkat konsumen. Tetapi di sisi lain, petani selaku produsen pada kenyataannya tidak mendapatkan keuntungan besar karena menjual produk dengan harga rendah.

Dengan kondisi tersebut, hilirisasi di tingkat produsen perlu menjadi fokus pemerintah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Hal itu bertujuan memangkas rantai pasokan yang panjang, sekaligus menambah value atau nilai produk yang bisa berimbas pada peningkatan keuntungan bagi petani.

Program yang berada di tingkat hulu, seyogyanya bisa langsung disandingkan secara linear dengan program di tingkat hilir. Semisal, ketika membicarakan cetak sawah baru di sektor pertanian, perencanaan tentu akan membahas soal efektivitas produksi ton per hektare padi, atau produktivitas pertanian, yang akan dihasilkan. Dan di tingkat hilir, pemberdayaan dapat dilakukan sehingga petani tidak lagi menjual gabah tetapi beras yang bisa langsung dibeli konsumen. Sehingga, harga di tingkat konsumen dapat ditekan, sementara petani bisa mendapatkan margin lebih tinggi.

Swasembada pangan tentu tidak sekadar mencukupi kebutuhan masyarakat. Tetapi juga, masyarakat bisa mencapai kesejahteraan bersama, melalui stabilitas harga yang melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, serta meningkatkan pendapatan petani. (*)