Pengamat Ungkap Makna Pernyataan Prabowo Harus Terus Awasi PKB 

Tribunlampung.co.id, JAKARTA  - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai kelakar Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus diawasi terus bukan sekadar guyonan, melainkan sinyal kewaspadaan terhadap dinamika internal koalisi pemerintahan ke depan.

Menurut Arifki, sikap Prabowo tidak dapat dilepaskan dari pengalaman politik sebelumnya. PKB tercatat pernah meninggalkan Prabowo pada pilpres 2024, ketika Muhaimin Iskandar memilih menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan.

Manuver tersebut, kata dia, kemungkinan masih membekas dalam memori politik Prabowo, terlebih di tengah pembahasan isu-isu strategis seperti wacana koalisi permanen dan pilkada melalui DPRD.

“Dalam politik, tidak ada pernyataan yang benar-benar netral. Permintaan untuk ‘mengawasi’ PKB bisa dibaca sebagai refleksi pengalaman masa lalu, sekaligus penanda bahwa koalisi ke depan dibangun dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi,” kata Arifki kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).

Partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka periode 2024–2029 tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Koalisi ini terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, PBB, Garuda, Prima, PSI, dan NasDem.

Ia berpandangan, pesan tersebut juga menjadi pengingat bahwa gagasan koalisi permanen tidak otomatis meniadakan potensi perbedaan sikap antarpartai.

PKB, yang dikenal fleksibel dalam membaca peta kekuasaan, dinilai masih akan menjaga ruang manuver politiknya dan belum tentu sepenuhnya mengunci diri dalam koalisi jangka panjang.

Lebih jauh, Arifki menilai sinyal Prabowo tersebut tidak hanya ditujukan kepada PKB, namun bisa jadi pesan tidak langsung untuk Partai Demokrat dan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang dinilai belum sepenuhnya solid dalam sejumlah isu strategis, termasuk dukungan terhadap pilkada melalui DPRD.

“Sejarah menunjukkan Demokrat juga sempat bermanuver sebelum akhirnya bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran, setelah pasangan Anies-Cak Imin terbentuk.

Karena itu, PKB bisa jadi hanya contoh. Pesan utamanya adalah peringatan agar partai-partai koalisi tidak bermain dua kaki,” tegas Arifki.

Arifki menuturkan, Prabowo tampak ingin memastikan bahwa dukungan politik yang diberikan bersifat konsisten, bukan situasional.

Hal ini menjadi krusial mengingat tahun 2026 akan menjadi fase strategis dalam menguji keberhasilan pemerintahan Prabowo.

Arifki menambahkan, masuknya Demokrat sebagai salah satu partai pendukung pilkada melalui DPRD menunjukkan bahwa negosiasi politik tidak bisa dilepaskan dari agenda koalisi permanen.

Konfigurasi ini, menurutnya, berpotensi mengunci ruang gerak Muhaimin Iskandar dan AHY agar tidak bermanuver menjelang pilpres 2029, terutama jika salah satu atau keduanya tidak dipilih sebagai calon wakil presiden Prabowo.

“Koalisi Merah Putih ke depan akan terus diuji. Loyalitas politik Cak Imin dan AHY akan terus ditempa.