Presiden Prabowo: Tunjangan Anggota DPR RI Dicabut!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyebut tunjangan anggota DPR RI akan dicabut. Hal ini disampaikan Prabowo seusai bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," kata Prabowo dikutip Kompas.com, Minggu (31/8/2025). 

Prabowo menyebutkan, para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh. Menurut dia, hal ini merupakan bentuk sikap dari aspirasi murni masyarakat.

"Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," kata Prabowo.

Tunjangan adalah besaran yang didapatkan anggota DPR di luar gaji pokok. Dalam ketetapan itu, ada sejumlah komponen tunjangan DPR yang mencakup tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, hingga berbagai fasilitas seperti uang sidang, serta bantuan langganan listrik dan telepon.

Pertemuan pada siang ini diikuti oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid.

Seperti diketahui, DPR menjadi sorotan karena adanya tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan untuk setiap anggota. Selain itu, anggota DPR juga disorot karena melakukan kunjungan ke luar negeri. Besarnya tunjangan anggota DPR ini memicu unjuk rasa di sejumlah tempat yang kemudian berubah menjadi kericuhan dalam beberapa waktu terakhir.

Presiden Prabowo Panggil Seluruh Ketua Umum Parpol ke Istana Negara

Presiden RI Prabowo Subianto memanggil seluruh ketua umum partai politik ke Istana Negara, Jakarta, Minggu (29/8/2025). Hal ini menyusul demonstrasi yang ricuh dan anarkis beberapa hari terakhir. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron membenarkan adanya undangan tersebut. “Iya benar,” kata Herman saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, dikutip Tribunnews, Minggu (29/8/2025).

Namun, Herman mengaku belum mengetahui agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut. “Saya belum tahu, hanya ada undangan untuk kami hadir ke sini,” ujarnya.

Ia memastikan undangan yang disampaikan Presiden ditujukan kepada semua ketua umum partai politik. “Betul-betul,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana terkait agenda pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan para ketua umum parpol tersebut.

Berita selanjutnya Orang Tua Affan Menangis Peluk Presiden Prabowo yang Melayat Ojol Tewas Dilindas Rantis