Presiden Resmikan Akad Massal 26 Ribu KPR Subsidi, Pemprov Lampung Tak Terlibat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bekasi - Akad massal 26 ribu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diresmikan di Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025). Kepala Bidang Perumahan Dinas PKPCK Lampung, August Riko, Selasa (30/9/2025), menyebut, Pemprov Lampung tak miliki kewenangan terkait program tersebut.

Adapun akad massal sekaligus serah terima kunci rumah yang digelar secara hybrid dan dipusatkan di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, (29/9/2025), dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

KPR FLPP dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah dengan kemudahan uang muka terjangkau, suku bunga tetap 5 persen hingga lunas, dan cicilan ringan. 

FLPP merupakan merupakan program subsidi perumahan dari pemerintah yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk membantu mereka membeli rumah dengan harga terjangkau.

Ciri utama FLPP yakni suku bunga rendah dan tetap sepanjang masa kredit (biasanya 5 persen). Uang muka ringan, bahkan ada yang bisa 0 persen. Jangka waktu kredit panjang (maksimal 20 tahun). Subsidi dari pemerintah, jadi cicilan lebih ringan.

Program ini dikelola oleh Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, bekerja sama dengan bank pelaksana.

Mengapa Pemprov Lampung tak terlibat di program rumah subsidi?

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Lampung, August Riko menyebut, proses akad 26 ribu rumah yang menjadi bagian program 3 juta rumah itu merupakan kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya.

Sehingga, lanjutnya, Pemprov Lampung tidak memiliki peran terkait pembiayaan FLPP, termasuk penentuan kuota maupun proses penyaluran di daerah.

"Kaitan 26 ribu FLPP di Lampung ini kita belum dapat informasinya. Karena kewenangan terkait pembiayaan FLPP ini ada di pemerintah pusat, Provinsi tidak ada kewenangan soal itu," tegas Riko saat dikonfirmasi, Selasa (30/9/2025).

Siapa yang tentukan jatah program rumah subsidi atau FLPP?

Menurut Riko, penentuan jatah untuk sembilan bank penyalur di Lampung ditentukan penuh oleh pemerintah pusat melalui transfer langsung dari Dirjen Perbendaharaan Negara.

Hal ini menunjukkan garis komando dan pembiayaan program yang straight to the point dari pusat ke perbankan.

Lantas apa fokus kerja Dinas PKPCK Lampung?

Riko menegaskan, fokus kerja Dinas PKPCK Provinsi Lampung adalah pada aspek pembinaan rumah tidak layak huni dan memastikan rumah yang sehat bagi masyarakat, bukan pada skema pembiayaan perumahan subsidi. 

Ia menambahkan, pihaknya hanya dapat berpartisipasi dalam penentuan kuota jika ada permintaan langsung dari Menteri terkait.

"Kami di Provinsi ini tergantung dari Menteri, ketika kami misal diminta untuk menentukan kuota, maka di situ baru kami bisa ikut andil," kata dia.

Meski demikian, Riko mengungkapkan data historis, bahwa sejak tahun 2010 hingga 2025, tercatat sudah ada sekitar 23.000 unit FLPP yang tersalurkan di Lampung. 

"Ini jumlah akumulatif, selama 15 tahun, tapi ini tidak termasuk 26.000 unit yang baru diresmikan oleh Presiden Prabowo," jelasnya.

Apakah program FLPP bisa jadi tulang punggung program perumahan rakyat?

Akademisi UIN Raden Intan Lampung Suhendar menilai, KPR FLPP akan tetap menjadi tulang punggung program perumahan rakyat, karena menawarkan bunga rendah dan tenor panjang.

Bunga FLPP ditetapkan tetap 5 persen per tahun dengan jangka waktu hingga 20 tahun, serta adanya subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Sementara skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, lanjut Suhendar, lebih sebagai pelengkap yang memberi fleksibilitas bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria FLPP.

“KUR Perumahan cocok untuk pekerja informal atau pelaku UMKM yang butuh pembiayaan rumah, uang muka, atau renovasi. Bunga disubsidi sekitar 6 persen, tetapi tenor lebih pendek, maksimal 10–15 tahun,” jelasnya.

Siapa sasaran KPR rumah subsidi alias FLPP?

Ia menambahkan, KPR FLPP lebih tepat menyasar masyarakat berpenghasilan tetap dengan gaji maksimal Rp 8 juta–Rp 8,5 juta per bulan.

Sedangkan KUR Perumahan menjangkau pekerja informal yang tidak memiliki slip gaji, namun bisa menunjukkan omzet usaha.

“Bagi pengembang, KUR membuka pasar baru yang selama ini tidak terlayani. Tapi, tidak otomatis semua pengembang akan giat membangun rumah subsidi, karena mereka juga menunggu kepastian regulasi dan menilai potensi pasar,” ujarnya.

Suhendar menekankan, keberhasilan program rumah subsidi tidak hanya bergantung pada skema pembiayaan, tetapi juga faktor eksternal seperti harga tanah, perizinan, dan bahan bangunan.

“Subsidi bunga memang penting, tapi tanpa kendali harga tanah, simplifikasi perizinan, dan stabilisasi bahan bangunan, rumah subsidi tetap sulit dijangkau MBR,” tegasnya.

Adakah langkah strategis agar program rumah subsidi atau FLPP bisa berkelanjutan?

Untuk itu, ia merekomendasikan beberapa langkah strategis kepada pemerintah agar penyediaan rumah subsidi bisa berkelanjutan.

Di antaranya menyiapkan bank tanah dari aset negara, memangkas waktu dan biaya perizinan, serta menstabilkan harga bahan bangunan dengan mendorong material alternatif yang lebih murah.

“Di sisi pembiayaan, sinergi antara FLPP untuk MBR berpenghasilan tetap dan KUR Perumahan untuk pekerja informal harus diperkuat. Dengan kombinasi kebijakan tersebut, program rumah subsidi bisa lebih berkelanjutan, merata, dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Ada berapa rumah FLPP yang sudah dibangun dari target 3 juta?

Dikutip Tribunlampung.co.id dari Tribunnews.com, adapun pembangunan 26.000 rumah subsidi itu merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah oleh Presiden Prabowo. 

Prabowo mengaku bahagia atas kerja keras semua pihak yang telah mewujudkan keberadaan rumah subsidi. Terlebih, jumlah rumah yang diakadkan hari ini mencapai 26.000, alias 1.000 unit lebih banyak dibandingkan yang dijanjikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang sebesar 25.000. 

"Alhamdulillah akhirnya saya hadir dan walaupun tidak sesuai dengan janji ya kan, janjinya 25.000, ternyata yang dihasilkan 26.000," ucap Prabowo. 

Menurutnya, fenomena ini anomali bagi budaya Indonesia. Dia tidak memungkiri, orang Indonesia biasanya hanya bisa berjanji namun hasilnya tidak maksimal. Sedangkan proyek rumah subsidi ini justru sebaliknya. 

"Untuk budaya bangsa Indonesia agak anomali. Agak aneh. Kalau di Indonesia biasanya janji setinggi langit, hasilnya ya tak sampai. Apa daya tak sampai. Kalau ini di balik, janji 25.000 hasilnya lebih dari yang dijanjikan," bebernya. 

Artinya, kata Prabowo, sudah ada perubahan dan tanda-tanda transformasi mental dan pikiran dari para pejabat di Indonesia.

"Terima kasih Menteri Maruarar, memang beliau ini terkenal mungkin karena beliau genetikanya dari orang Batak, orang Batak itu bicaranya selalu keras, itu masalah alam. Tapi beliau bekerja keras dan beliau inginnya selalu memberi hasil yang terbaik untuk rakyat," tandasnya. 

Sebagai informasi, akad massal 26.000 unit rumah ini dilaksanakan secara luring dan daring. Akad akan dilaksanakan oleh 200 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) fix income dan non-fix income secara luring, dan 24.800 MBR secara daring. Jumlahnya terdiri dari 33 provinsi, 39 bank penyalur, serta berada di 90 titik lokasi.

Sementara itu, dalam laporannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan penyerahan 26 ribu rumah subsidi FLPP digelar secara serentak di berbagai daerah di Tanah Air.

Sebanyak 200 keluarga menerima kunci secara langsung di Cileungsi, sementara sisanya dilakukan secara daring.

“Bapak Presiden, hari ini ada 200 yang menerima di sini, dan 25.800 di seluruh Indonesia. Mohon waktunya nanti Bapak berkenan berbicara dengan yang ada di Aceh, di Papua, di Maluku Utara, dan NTT. Hari ini ada 100 titik yang bersama Bapak, walaupun berjauhan, tapi bahagia karena dapat rumah subsidi dari pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Maruarar.

Berita selanjutnya Kemarahan Prabowo Pejabat BUMN Bagi-bagi Bonus, "Dia Kira Perusahaan Nenek Moyang!"