Tata Kelola BGN dan MBG Didominasi Militer, PBHI: Harus Dirombak Total!
PBHI merespons terkait tata kelola Badan Gizi Nasional ( BGN ) dan program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) yang dinilai didominasi militer.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyayangkan tata kelola Badan Gizi Nasional ( BGN ) dan program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) didominasi militer.
PBHI pun menyarankan agar tata kelola BGN dan program MBG dirombak total.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PBHI Gina Sabrina.
PBHI merupakan perkumpulan yang berbasis anggota individual dan bersifat non-profit yang didedikasikan bagi pemajuan dan pembelaan hak-hak manusia.
Dikutip tribunlampung.co.id dari tribunnews.com, Gina Sabrina menyebut, program MBG tidak dibangun dalam konteks hak atas pangan.
"Oleh karena itu, harus dirombak total, tata kelolanya, dan mendasarkan kepada hak atas pangan. Itu yang pertama," kata Gina setelah acara diskusi bertajuk Refleksi 1 Tahun Prabowo-Gibran, Bangkitnya Hantu Orde Baru, Bagaimana Masa Depan HAM di Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025).
Gina pun mengungkapkan sejumlah temuan PBHI soal dominasi militer dalam program MBG.
"Misalnya temuan PBHI mencatat dari Januari sampai Juni 2025, militer terlibat dari hulu sampai hilir implementasi program MBG."
"Mulai dari pelatihan SPPG, distribusi, produksi, sampai kemudian evaluasi," kata Gina.
Ia menegaskan, ada banyak pihak yang lebih kompeten yang bisa mengimplementasikan program MBG.
"Hal tersebut berdampak apa? Berdampak pertama soal hak atas keamanan daripada masyarakat sendiri, khususnya peserta didik," ucapnya.
Ia lantas mempertanyakan siapa yang kemudian berani protes, mengkritik, dan menyampaikan ketidaksetujuannya ketika menu yang dihadirkan bermasalah.
"Misalnya dari ultraproses, ataupun misalnya basi yang tidak bisa dikonsumsi, ketika yang mengantar itu adalah yang berseragam," ujarnya.
Program MBG merupakan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto sekaligus bagian dari janji kampanyenya dalam Pilpres 2024.
Probowo Subianto dan Giibran Rakabuming dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 8 Oktober 2024 setelah memenangkan Pilpres 2024.
Program MBG menjadi program pertama yang diluncurkan yakni pada 6 Januari 2025.
Diproyeksikan BGN, pada Desember 2025, program MBG akan menyerap anggaran Rp 76,4 triliun.
Berita selanjutnya Bantuan Langsung Tunai Sementara Rp900 Ribu untuk 3 Bulan Cair Mulai Pekan Depan
| Baru 37 Persen Dapur MBG di Lampung Kantongi SLHS, Satgas Perketat Pengawasan |
|
|---|
| Uya Kuya Kebingungan Dituding Miliki 750 Dapur MBG, Berujung Lapor Polisi |
|
|---|
| Gubernur Mirza Minta SPPG di Lampung Gandeng BUMDes |
|
|---|
| Uya Kuya Diisukan Punya 750 Dapur MBG hingga Raup Rp4,5 M per Hari, Begini Klarifikasinya |
|
|---|
| Potensi Triliunan Rupiah dari MBG, Pengamat: Desa Harus Siap Jadi Pelaku Utama |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/BGN-menonaktifkan-56-SPPG.jpg)