Gubernur Mirza Minta SPPG di Lampung Gandeng BUMDes

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan skema kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lembaga ekonomi desa. 

Tujuannya untuk mengoptimalkan dampak ekonomi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Satgas MBG Lampung Saiful mengungkapkan, skema kemitraan itu merupakan arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. 

Menurut Saiful, gubernur menekankan pentingnya membangun kemitraan berkelanjutan, bukan sekadar hubungan jual-beli dalam pemenuhan kebutuhan dapur MBG.

“Ke depan, kemitraan ini akan dipandu bersama dengan pendampingan dari OPD. Ini menjadi tugas kami agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya petani,” kata Saiful dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Lampung, Senin (20/4/2026).

Saiful menjelaskan, skema kemitraan tersebut akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, hingga gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai bagian dari rantai pasok bahan pangan. 

Menurut dia, setiap SPPG ditargetkan menjalin kerja sama dengan minimal satu lembaga ekonomi desa agar perputaran anggaran MBG yang mencapai sekitar Rp 1,2 triliun per bulan dapat lebih dirasakan di tingkat desa.

“SPPG membutuhkan bahan pangan, sementara lembaga ekonomi desa bisa memasok dari usaha mereka. Dengan begitu, uang akan beredar di daerah tersebut,” jelasnya.

Menurut Saiful, pihaknya mendorong percepatan perputaran ekonomi melalui kolaborasi antara SPPG dengan lembaga ekonomi desa. 

“Dalam waktu dekat kita akan melakukan kerja sama antara SPPG dengan BUMDes, koperasi desa Merah Putih, kelompok tani (gapoktan), dan UMKM,” kata Saiful.

Menurutnya, setiap SPPG nantinya diupayakan memiliki mitra dari lembaga ekonomi lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan. 

“SPPG butuh bahan pangan, sementara lembaga ekonomi desa bisa menyuplai dari hasil usaha mereka. Harapannya, petani lokal bisa ikut merasakan manfaat dan perputaran uang tetap di daerah,” imbuh dia.

Meski demikian, program tersebut diakui belum berjalan maksimal dan masih dalam tahap persiapan dokumen serta koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). 

“Di provinsi sudah setuju, sekarang kita sedang menyiapkan dokumen. Lembaganya juga sudah hampir siap,” lanjut Saiful. 

Menanggapinya, Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Basuski menilai pentingnya keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok program MBG agar efek pengganda ekonomi dapat dirasakan secara luas.