Gubernur Mirza Minta SPPG di Lampung Gandeng BUMDes

“Mayoritas masyarakat Lampung adalah petani. Kalau ini diarahkan dengan baik, efek bergandanya akan sangat besar. Jangan sampai justru lebih banyak menggunakan produk dari luar daerah,” kata Abas, sapaan akrabnya.

Abas juga mendorong agar dapur MBG berperan sebagai agregator yang menyerap hasil produksi petani, peternak, serta pelaku UMKM lokal. 

“Ekosistem lokal harus dilibatkan, mulai dari koperasi, UMKM, petani hingga peternak. Dapur MBG harus jadi penghubung yang mengumpulkan hasil produksi masyarakat,” tandasnya. 

Menurut Abas, sekitar 70 persen anggaran MBG digunakan untuk pengadaan bahan baku makanan seperti beras, telur, daging, dan susu. Hal ini menjadi peluang besar bagi petani lokal untuk terlibat dalam rantai pasok.

“Mayoritas masyarakat Lampung adalah petani. Jadi dampak multiplier effect-nya harus besar kalau dikelola dengan baik,” kata Abas.

Ia juga mengingatkan agar pengadaan bahan baku tidak didominasi produk dari luar daerah atau industri besar, melainkan mengutamakan produk lokal.

“Semua ekosistem harus dikolaborasikan, mulai dari UMKM, koperasi, hingga petani. Jangan sampai hanya jadi agregator tanpa memberi dampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.

Komisi II DPRD Lampung memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG agar berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Lampung-Bengkulu Achmad Hery Setiawan menuturkan hal senada. Menurutnya, keluhan masyarakat terkait menu makanan yang kurang variatif juga menjadi perhatian. 

Hery mengatakan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan penyedia dalam menyusun menu serta kendala distribusi bahan baku.

“Kita punya potensi ikan dan bahan pangan lain yang melimpah, tapi belum optimal karena faktor geografis dan distribusi. Ke depan kita dorong kerja sama dengan BUMDes, koperasi, dan gapoktan,” kata Hery.

Rp 1,2 Triliun Sebulan

Hery menyebutkan, saat ini terdapat 1.071 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah beroperasi di Lampung. Sementara total dapur dalam tahap persiapan mencapai 1.120 unit.

Hery menjelaskan, kehadiran ribuan SPPG itu membuat perputaran uang di Lampung diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun per bulan.

Secara total, anggaran yang telah tersalurkan melalui program MBG mencapai Rp 1 miliar per dapur dalam tahun.