Berita Lampung

Potensi Triliunan Rupiah dari MBG, Pengamat: Desa Harus Siap Jadi Pelaku Utama

Ia menilai belum semua BUMDes dan gapoktan memiliki kapasitas manajerial dan operasional yang memadai untuk terlibat dalam rantai pasok.

Penulis: Riyo Pratama | Editor: Daniel Tri Hardanto
Tribunlampung.co.id/Istimewa
LANGKAH STRATEGIS - Pengamat ekonomi dan keuangan UIN Raden Intan Lampung, Suhendar, menyebut skema kemitraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan BUMDes dan gapoktan menjadi langkah strategis dalam mendorong ekonomi desa. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diarahkan untuk bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) dinilai menjadi langkah strategis dalam mendorong ekonomi desa di Provinsi Lampung.

Pengamat ekonomi dan keuangan dari UIN Raden Intan Lampung, Suhendar, menyebut gagasan tersebut sebagai kebijakan progresif, terutama di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketimpangan antarwilayah.

Kendati demikian, Suhendar mengingatkan kesiapan desa untuk memanfaatkan putaran MBG

“Upaya mengarahkan perputaran anggaran besar ke desa merupakan strategi yang relevan, apalagi dengan estimasi dana MBG yang bisa mencapai Rp 1,2 triliun per bulan, namun desa harus siap menyiapkan kebutuhan MBG,” kata Suhendar, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, jika dikelola secara tepat, program ini berpotensi menciptakan multiplier effect yang signifikan. 

Desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bisa berperan sebagai pelaku utama dalam rantai pasok pangan.

Namun demikian, Suhendar mengingatkan ada sejumlah catatan penting agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai wacana.

Pertama, kesiapan kelembagaan desa. Ia menilai belum semua BUMDes dan gapoktan memiliki kapasitas manajerial dan operasional yang memadai untuk terlibat dalam rantai pasok berskala besar seperti MBG.

“Tanpa penguatan dari sisi tata kelola, logistik, hingga standar kualitas, peran desa bisa hanya administratif, bukan substantif,” ujarnya.

Kedua, terkait arah aliran ekonomi.

Besarnya anggaran, kata dia, tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat desa jika nilai tambah justru lebih banyak dinikmati pihak di luar desa.

Ia menilai potensi keterlibatan pelaku usaha besar atau perantara harus diantisipasi agar tujuan pemberdayaan desa tidak melemah.

Ketiga, potensi dampak terhadap pasar lokal.

Intervensi besar melalui MBG dinilai dapat memengaruhi struktur harga komoditas pangan.

“Di satu sisi menguntungkan produsen yang terlibat, tapi di sisi lain masyarakat di luar ekosistem program bisa menghadapi tekanan harga,” jelasnya.

Sumber: Tribun Lampung
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved