Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB Kompak Dukung Pilkada Lewat DPRD

Ringkasan Berita:

• Sejumlah partai menyatakan dukungannya untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang selama ini dipilih rakyat beralih ke tangan DPRD. 
• Adapun partai yang mendukung sistem pilkada lewat DPRD tersebut adalah PAN, Golkar, PKB, serta Gerindra.
• Hal ini karena pertimbangan efisiensi dan mahalnya ongkos pilkada jika dilakukan secara langsung.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta - Sejumlah partai menyatakan dukungannya untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang selama ini dipilih rakyat beralih ke tangan DPRD. 

Adapun partai yang mendukung sistem pilkada lewat DPRD tersebut adalah PAN, Golkar, PKB, serta Gerindra. Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan, Indonesia mesti berani mengubah sistem.

Hal itu disampaikan Prasetyo usai konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

"Kami berpendapat, ini sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani, harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem," ujarnya.

Melansir dari Tribunnews, Prasetyo menyebut sistem pilkada langsung oleh rakyat mempunyai banyak sisi negatif. Terutama pada mahalnya ongkos yang harus ditanggung. 

"Misalnya dari ongkos politik gitu kan. Kita semua sekarang tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur itu ongkosnya sangat besar," ucapnya.

"Belum dari sisi negara, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaan," tutur dia.

Oleh karena itu, Partai Gerindra mengusulkan agar sistem pilkada dikembalikan melalui mekanisme di DPRD.

"Nah, inilah yang kemudian kalau kajian di kami internal Partai Gerindra kami memang terus terang, salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD," ungkapnya.

Partai Gerindra menyatakan sikapnya mendukung usulan pemilihan kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan wali kota oleh DPRD.

Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono, Senin.

Sugiono menjelaskan bahwa pemilihan melalui DPRD bisa lebih efisien mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.

Pada 2015 lalu, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir Rp7 triliun. Nominalnya terus mengalami kenaikan dalam jumlah yang tidak sedikit. Pada 2024, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada lebih dari Rp37 triliun. 

“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” kata Sugiono.