Sawit Disebut Prabowo Tanaman Ajaib, Ketua DPP PDIP: Memang Manfaatnya Banyak

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo menyebut kelapa sawit sebagai “miracle crop” dalam Rakornas 2026 di Bogor.
• PDIP mengingatkan pengembangan sawit harus berbasis kajian ekologis dan tidak ditanam sembarangan.
• Alih fungsi lahan sawit disebut pernah memicu bencana banjir dan longsor di Sumatera.
• Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan terkait bencana ekologis.
• WALHI menilai pencabutan izin belum menyentuh pemulihan lingkungan dan hak masyarakat.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyebut kelapa sawit sebagai komoditas yang memiliki dampak luar biasa bagi ekonomi nasional atau miracle crop (tanaman ajaib).

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Debat soal sawit mencerminkan tarik-menarik antara ambisi energi nasional dan keadilan ekologis.

Publik menanti arah kebijakan pemerintah agar manfaat sawit tidak kembali berujung pada bencana ekologis seperti di Sumatera.

Dikutip Tribunlampung.co.id dari Tribunnews.com, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menekankan pengembangan kelapa sawit sebagai strategi swasembada energi nasional harus dilakukan hati-hati dan berbasis kajian ekologis matang, termasuk rencana ekspansi ke Papua.

Baca juga: Akademisi Unila Dorong Hilirisasi Produk Turunan Kelapa Sawit

Pernyataan ini disampaikan PDIP merespons ucapan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai tanaman ajaib atau miracle crop.

Djarot menilai manfaat sawit memang besar, namun tidak bisa ditanam sembarangan di semua wilayah.

“Memang sawit ini manfaatnya banyak. Tapi apakah kemudian kita akan menanam sawit di semua lahan kita? Kan tidak."

"Karena sawit punya karakter tanaman yang arogan, tidak membiarkan tanaman lain tumbuh berdampingan,” kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Ia menekankan bahwa secara ekologis sawit hanya sesuai untuk lahan tertentu dan tidak bisa dipaksakan di kawasan yang rentan.

Lebih lanjut, Djarot mengingatkan agar pengalaman buruk akibat alih fungsi lahan tidak terulang kembali, khususnya bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera

“Kita juga harus mengaca kepada bencana di Sumatera, yang salah satunya disebabkan alih fungsi lahan dari hutan menjadi sawit dan pertambangan. Ini harus dihitung betul. Tapi tidak bisa dipungkiri sawit memang komoditas yang punya banyak manfaat,” ujarnya.

Bencana Sumatera dan Pencabutan Izin

Peringatan PDIP muncul di tengah fakta bahwa pemerintah baru saja mencabut izin 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, setelah banjir bandang dan longsor menewaskan 1.204 orang serta menimbulkan kerugian ekonomi hingga puluhan triliun rupiah.

Audit Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menemukan sejumlah perusahaan, termasuk sawit, beroperasi di kawasan hutan lindung dan melanggar izin wilayah.

Presiden Prabowo memutuskan pencabutan izin, namun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan operasional perusahaan tidak otomatis berhenti agar tidak mengganggu lapangan kerja.